Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 18 November 2021 | 05.09 WIB

Wali Kota Surabaya Ingin Tak Ada Beda Sekolah Negeri dan Swasta

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama perwakilan guru di Gedung PGRI Surabaya. Humas Pemkot Surabaya - Image

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama perwakilan guru di Gedung PGRI Surabaya. Humas Pemkot Surabaya

JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta seluruh tenaga pendidik di Surabaya tidak membedakan sekolah negeri dan swasta. Hal itu diungkapkan ketika menghadiri peresmian gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jalan Musi No 16A Surabaya.

”Saya yakin, dengan gedung PGRI ini, akan ada jembatan antara guru negeri dan swasta supaya bisa terakomodir dan saling berkolaborasi. Ujungnya, pendidikan Kota Surabaya harus lebih baik,” terang Eri usai peresmian, Rabu (17/11).

Gedung itu Diharapkan menjadi pusat bagi para guru di Surabaya untuk saling berbagi dan berkolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Pahlawan. Gedung itu juga menjadi tempat bagi tenaga pendidik negeri maupun swasta, untuk mengakomodir seluruh permasalahan pendidikan di Kota Surabaya.

”Dengan gedung baru ini, program-program  kerja dari Dinas Pendidikan (Dispendik) diharapkan bisa dikolaborasikan dengan PGRI. Sehingga ke depan tidak ada lagi guru yang tidak bersertifikasi. Tidak ada lagi sekolah yang bersaing satu dengan yang lain,” papar Eri.

Eri menyebut saat ini, mayoritas tenaga pendidik di sekolah negeri maupun swasta di Surabaya sudah bersertifikasi. Meski demikian, dia mengajak pengurus PGRI Surabaya berkolaborasi untuk menghimpun data-data para guru swasta yang belum tersertifikasi.

”Data nanti harus bisa dikumpulkan teman-teman dari PGRI ini. Sertifikat sudah hampir semuanya, tetapi kan pelatihan-pelatihan tetap kita lakukan terus oleh dinas pendidikan. Sehingga nanti pelatihan itu harus berimbang antara (guru) negeri dan swasta,” harap Eri.

Wali Kota Eri juga mengajak pengurus PGRI Surabaya agar memberikan informasi apabila mengetahui ada siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau pun yang memiliki kendala terkait biaya pendidikan. Termasuk pelajar SMA/SMK atau yang sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren (Ponpes) yang belum ter-cover pemerintah.

”Saya berharap PGRI bisa memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya. Pemkot tidak akan pernah bisa sempurna tanpa ada kolaborasi dengan semua elemen dan stakeholder,” ucap Eri.

Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati menyampaikan kesiapannya membantu Pemkot Surabaya mengakomodir seluruh masalah pendidikan di Kota Pahlawan. Salah satunya mengenai pelajar jenjang SMA/SMK atau lembaga setara yang memiliki kendala biaya pendidikan.

”Kami tadi diberi amanah sama Pak Wali Kota untuk mencari siswa SMA/SMK yang tidak mampu. Nanti kami bersama-sama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya,” kata Agnes.

Agnes bakal menggerakkan seluruh pengurus cabang PGRI di setiap kecamatan untuk membantu pemkot. Harapannya, data para pelajar di Surabaya yang benar-benar membutuhkan bantuan beasiswa pendidikan itu lebih valid.

Agnes menyatakan, ada sekitar 19 ribu guru di Kota Surabaya yang sudah terdaftar atau memiliki kartu anggota PGRI. Jumlah tersebut, terdiri atas guru negeri dan swasta mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga setara pendidikan SMA/SMK.

”Semoga gedung baru ini menjadi penyemangat semuanya untuk berkreativitas. Semoga menjadi tempat untuk berbagi bersama dalam memajukan pendidikan di Surabaya serta menjadikan guru-guru semakin profesional,” kata Agnes.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore