Anggaran Pengamanan Pilwali Kota Surabaya 2024 Mencapai Rp 20 Miliar

JawaPos.com–Kota Surabaya bersiap akan mengadakan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) pada 2024. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyusun rencana anggaran pilwali, termasuk untuk pengamanan.

Rencana anggaran untuk Pilwali Surabaya melalui dana hibah yang bersumber dari APBD Surabaya. Dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Grup), Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, alokasi anggaran pengamanan sebesar Rp 20 miliar untuk aparat TNI dan Polri.

”Dipakai untuk biaya pengamanan agar pemilihan kepala daerah berjalan aman dan kondusif,” ujar Yayuk, sapaan akrab Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Meski belum bisa dicairkan, anggaran itu sudah ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Anggaran keamanan akan dicairkan saat tahap pilkada sudah berjalan.

”Kita menunggu instruksi lebih lanjut,” ucap Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Sementara itu, tahun ini, tahap Pilwali 2024 belum berjalan. KPU Surabaya juga masih menunggu keputusan KPU RI terkait tahap itu. Sebab, jadwal tahap pilkada akan berjalan serentak se-Indonesia.

”Kemungkinan pencairan baru bisa dilakukan tahun depan dengan APBD 2024. Untuk tahap pilkada ini, kami juga terus berkoordinasi dengan KPU,” jelas Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Sebelumnya telah dialokasikan Rp 114,5 miliar untuk KPU Surabaya dan Rp 32,6 miliar ke Bawaslu Surabaya. Dengan tambahan Rp 20 miliar, total dana hibah untuk pilwali tahun depan menjadi Rp 167,1 miliar. 

Anggaran tersebut, antara lain, digunakan untuk biaya logistik pilwali seperti surat suara dan peranti pemilihan lain hingga honorarium untuk penyelenggara ad hoc Pilwali.

”Dicairkan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama sebesar Rp 51,382 miliar dan tahap kedua Rp 63,169 miliar. Bawaslu juga dua tahap. Pertama, Rp 11,101 miliar dan tahap kedua Rp 21,532 miliar,” terang Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Dia menjelaskan, skema pendanaan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 melalui sharing anggaran bersama Pemprov Jatim. Sebab, Pilkada 2024 juga dilaksanakan serentak bersama dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surabaya Naafilah Astri Swarist mengatakan, kendati anggaran ke KPU dan Bawaslu sudah cair sebagian, penyelenggara pemilu tersebut belum bisa menggunakan dana itu. Pasalnya, tahap pilwali belum dimulai.

”Anggaran baru bisa dipakai untuk menunjang kebutuhan pilwali jika tahap sudah ditetapkan,” terang Naafilah Astri Swarist.