Aliansi Mahasiswa Papua Unjuk Rasa Tuntut Pengakuan Kemerdekaan Papua

JawaPos.com–Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya Selasa (1/12). Mereka juga merayakan proses deklarasi kemerdekaan Papua.

Rubi Wonda, jubir aksi mengatakan, 1 Desember adalah hari kemerdekaan bangsa Papua. Kemerdekaan dirayakan dengan demonstrasi di seluruh Indonesia dan Papua untuk mengingatkan proses deklarasi kemerdekaan.

”Bangsa West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Namun Pemerintah Republik Indonesia tidak mengakuinya,” ujar Rubi dalam keterangan tertulisnya.

• Baca juga : Demo Mahasiswa Papua di Surabaya Tolak Kekerasan dan Usut Kasus HAM

Menurut Rubi, atas penolakan tersebut, tanah Papua diklaim sebagai bagian dari Indonesia melalui operasi militer.

”Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa rezim Soekarno datang untuk melakukan operasi militer di seluruh Papua. Rezim itu mengklaim bahwa tanah Papua harus menjadi bagian dari Indonesia. Atas dorongan imperialisme atau investasi kepentingan dan relasi PT Freeport yang kemudian mengklaim bahwa tanah Papua itu bagian dari indonesia,” papar Rubi.

Atas hal tersebut, Rubi mempermasalahkan Neo Agreement antara Indonesia, Belanda, dan Amerika. Perjanjian tersebut membahas hak, masa depan, dan sumber daya alam Papua namun tidak pernah melibatkan mereka.

”Pemerintah tidak pernah melibatkan rakyat Papua sampai hari ini. Maka kami selalu menuntut untuk pengakuan. Negara Republik Indonesia harus mengakui rakyat Papua sudah merdeka sejak 1 Desember 1961,” ujar Rubi Wonda.

Unjuk rasa diikuti ratusan orang yang mengenakan pakaian khas Papua. Mereka juga membawa berbagai atribut yang menuntut Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat. Demonstrasi berlangsung damai dengan menutup setengah badan jalan.

Tidak hanya menuntut kemerdekaan, mereka juga menuntut pemerintah tidak arogan ketika berhubungan dengan rakyat Papua.

”Kami ditindas, ditekan, dan mendapatkan perlakuan represif. Kami menolak otonomi khusus!” tuntut salah satu orator.

Mereka juga menyampaikan tuntutan agar memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, menolak otonomi khusus jilid 2, membuka akses jurnalis, dan menarik militer organik dan non organik.

Mereka juga menuntut menghentikan diskriminasi serta intimidasi terhadap mahasiswa West Papua, membebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat, menolak daerah otonomi baru di West Papua. Selain itu, usut tuntas pelaku penembakan pendeta Jeremiah Zanambani, tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM. Hentikan rasialisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan TNI Polri, cabut DO 4 mahasiswa Unkhair Ternate.

”Tutup PT Freeport dan BP LNG Tangguh. Kami juga menolak pengembangan Blok Wabu,” ujar demonstran.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=C4pLGhZsRfg