Dikabarkan Masuk Daftar Penyadapan oleh Listyo Sigit, Erick Thohir Tunggu Verifikasi dari Kapolri

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara mengenai kabar dirinya masuk dalam daftar sasaran penyadapan ilegal. Nama Erick disebut berada di urutan ke-36 dalam daftar pihak yang diduga menjadi target penyadapan.

"Nah, kalau saya hanya mendengar," kata Erick, dikutip Minggu (8/11).

Erick mengaku belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut sehingga belum ingin memberikan banyak komentar.

Dia memilih menunggu hasil verifikasi dari Kapolri dan satuan tugas (satgas) yang tengah dibentuk untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

"Ya, kembali kita tunggu saja hasil verifikasi dari Pak Kapolri dan juga satgas yang sedang dibentuk," ujarnya.

Baca Juga:Menpora Erick Thohir Bangga Kontingen Indonesia Lampaui Target Emas Asian Para Games 2026

Di tengah kabar tersebut, Erick berharap tidak muncul pemikiran negatif sebelum ada kepastian dari pihak berwenang. Dia menegaskan bahwa saat ini dirinya berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

"Apalagi hari ini saya berkontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara dan bagaimana justru kita harus melayani rakyat sebaik-baiknya," ucap Erick.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya pada Selasa (3/11) lalu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin mengungkap pihaknya menetapkan tiga orang tersangka terkait dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan ilegal akses. Ketiga tersangka itu antara lain, Mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kadiv Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi.

Baca Juga:Buka Berbagai Kesempatan untuk Pemuda, Menpora Luncurkan Wirasena Hub

Dalam keterangan resminya, Komjen Pol Asep Safrudin kegiatan penyadapan ilegal ini dilakukan pada periode 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka kata dia diduga memerintahkan penyadapan tanpa penyidikan maupun lampiran laporan polisi (LP).

Terungkap pula bahwa penyadapan ilegal yang diduga dilakukan ketiga tersangka tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden RI, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.