Pakar Sebut Erick Thohir Boleh Rangkap Jabatan Menpora dan Ketum PSSI, Yakin Intervensi Pemerintah Tak Akan Terjadi

JawaPos.com - Erick Thohir disebut tidak melanggar aturan apa-apa dan diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI dan Ketua Umum PSSI. Intervensi pemerintah dalam sepak bola pun diyakini tak akan terjadi meski Erick mengemban dua jabatan saling berkaitan tersebut.

Hal itu dikatakan oleh pakar pemerintahan Achmad Baidowi, dari Bidang Organisasi Ikatan Alumni Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN. Ia menyebut tidak ada aturan yang mengatur larangan terkait rangkap jabatan Menpora dan Ketum PSSI. Termasuk aturan perundang-undangan yang dalam UU Nomor 11 Nomor 22 tentang Keolahragaan.

Justru sebaliknya, Baidowi mengatakan bahwa dalam pasal 23 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat boleh melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, pendidikan, pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, pengawasan, dan evaluasi.

"Hal tersebut dilakukan secara proporsional untuk semua cabang olahraga. Artinya, Menpora harus mengayomi semua cabang olahraga," kata Baidowo dalam keterangan resminya, yang dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (19/9).

Selain UU, pakar yang akrab disapa Awiek itu mengatakan bahwa statuta FIFA maupun PSSI juga tidak melarang adanya rangkap jabatan antara ketum PSSI dengan menteri.

"Yang ada dalam statuta FIFA hanyalah jangan sampai terjadi konflik kepentingan," kata Awiek selaku Ketua IKADIP.

"Sementara dalam statuta PSSI yang tercantum sebagai syarat wajib Ketum PSSI mencakup: warga negara Indonesia, pengalaman mengelola sepakbola, pengetahuan tata kelola dan hukum sepakbola, pengalaman posisi strategis di pemerintahan atau swasta, dan keselarasan dengan program PSSI-FIFA-AFC," tambahnya.

Lebih lanjut Awiek juga membahas kekhawatiran FIFA terkait kemungkinan pemerintah melakukan intervensi, yang juga jadi bagian dari konflik kepentingan. Ia menilai hal itu tidak relevan.

"Erick Tohir selain Ketum PSSI juga sebagai pemerintah yakni menteri BUMN. Artinya, intervensi tersebut tidak terjadi. Justru sebaliknya yang terjadi adalah support pemerintah kepada sepakbola semakin lancar dan nyata," jelas Awiek.

Baidowi juga berpendapat status Erick Thohir yang merangkap sebagai Menpora telah diketahui dan didukung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Hal ini jadi sinyal bahwa induk sepak bola dunia tak mempermasalahkan status Erick.

"Pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino yang memberikan support dan ucapan selamat kepada Erick Tohir menandakan tidak ada masalah dengan rangkap jabatan asalkan syaratnya bisa menghindari konflik kepentingan," katanya.

"Atas dasar itulah, maka dalam perspektif hukum tata pemerintahan tidak ada larangan bagi Menpora sekaligus sebagai Ketum PSSI," pungkas Awiek.