Penjelasan Indosat soal 2,2 Juta Nomor Ponsel Teregistrasi 1 NIK

JawaPos.com - Registrasi ulang kartu SIM prabayar menuai masalah. Alih-alih menertibkan pengguna dengan data yang tersinkronisasi dengan data kependudukan, registrasi ulang kartu SIM prabayar justru dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

Betapa tidak, 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan untuk meregistrasi hingga jutaan nomor seluler. Entah siapa yang memulai, namun ratusan ribu hingga jutaan nomor dengan satu NIK itu dialami sejumlah operator telekomunikasi.

Indosat Ooredoo berada di puncak teratas. Satu NIK digunakan untuk meregistrasi 2,2 juta nomor berbeda. Menanggapi hal tersebut, operator berciri khas warna kuning itu memberikan tanggapannya.

Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo Deva Rachman mengatakan, Indosat Ooredoo melaksanakan program registrasi prabayar sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang telah ditentukan pemerintah.

"Terkait dengan anomali data 1 NIK yang digunakan untuk melakukan registrasi banyak nomor seperti yang disampaikan di RDP (Rapat Dengar Pendapat) kemarin, kami telah melakukan pemblokiran terhadap nomor-nomor tersebut," jelas Deva dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com.

Deva menjelaskan, Indosat Ooredoo selalu menekankan kepada semua pihak untuk mengikuti peraturan pelaksanaan registrasi prabayar. Termasuk kepada masyarakat untuk melakukan registrasi sesuai dengan peraturan dan tidak menggunakan data NIK dan nomor KK tanpa hak.

"Indosat Ooredoo berkomitmen untuk turut menyukseskan program registrasi prabayar demi kenyamanan masyarakat dan pelanggan dalam menggunakan layanan telekomunikasi serta untuk menciptakan iklim industri yang lebih baik," jelas Deva.

Diketahui sebelumnya, skandal 1 NIK untuk jutaan nomor seluler terkuak ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, pada Senin (9/4).

DPR bahkan telah memberikan ultimatum kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Ditjen PPI Kemenkominfo untuk mengusut tuntas kasus ini. "Bekerja sama dengan penegak hukum, kami meminta untuk Ditjen Dukcapil dan Ditjen PPI untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais di Gedung Nusantara 2 Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (9/4).

Sementara itu, Jawa Pos berhasil menemukan orang yang data kependudukannya disalahgunakan untuk meregistrasi sebanyak 1,6 juta nomor Indosat. Dialah Mawan Sidarta, warga Dusun Driyorejo, Gresik, Jawa Timur yang menjadi korban penyalahgunaan data kependudukan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Dirinya menuturkan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui perihal data kependudukan miliknya yang dicatut orang lain. Pria yang sehari-hari berdagang air galon isi ulang dan elpiji itu mengungkapkan, dirinya tidak merasa pernah mendaftarkan NIK-nya untuk banyak nomor HP. Tidak juga berjualan ponsel atau kartu perdana. ”Hanya jualan pulsa listrik,” ujarnya.

Pernahkah mengalami kejadian aneh saat menggunakan ponsel? Mawan bercerita. Pada Februari lalu, sempat ada masalah dengan nomor ponselnya. Tepat tanggal 5. Dia mendapat pesan dari Kemenkominfo. Isinya soal registrasi nomor ponsel.

Namun, setelah dibalas sesuai dengan petunjuk operator, registrasi justru gagal. Hari itu juga Mawan bersama istri mendatangi kantor salah satu operator di Jalan Kayoon, Surabaya. Mereka mengajukan komplain. Sebab, registrasi sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk operator. ”Tapi masih gagal.”

Nomor ponsel Mawan lantas berhasil diregistrasikan oleh pegawai operator tersebut. Setelah sepekan berlalu, nomor itu tiba-tiba terblokir. Padahal, Mawan sudah menggunakannya selama 10 tahun. Ayah satu anak itu pun kesal. Capek bolak-balik Gresik-Surabaya hanya untuk komplain nomor kartu SIM.

Pernah kehilangan surat-surat kependudukan? Mawan menegaskan tidak pernah kehilangan kartu keluarga (KK) maupun kartu tanda penduduk (KTP). Karena itu, dia sangat heran. Bagaimana bisa NIK-nya dipakai untuk jutaan nomor ponsel.

Dia memastikan tidak pernah menjual kartu perdana atau meminjamkan NIK dan KTP-nya untuk mendaftarkan nomor ponsel orang lain. Termasuk nomor istri dan anaknya yang masih SMP.