Begini Kata Pengamat Risiko Pembangunan Gedung di Jakarta

JawaPos.com - Gedung-gedung pencakar langit semakin mendominasi pemandangan di Jakarta. Perkampungan semakin tergerus, bahkan warga dan penduduk asli berpindahan ke daerah-daerah pinggir ibu kota.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, hilangnya perkampungan juga bersamaan dengan berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta. Hal itu sebagai dampak dari pembangunan kota yang tidak berwawasan lingkungan jangka panjang.

Menurutnya, itu berakibat fatal, kini Jakarta rentan banjir, rob, hingga pencemaran udara. RTH dan perkampungan harus dipertahankan seperti kota-kota di luar negeri yang berambisi untuk memperbanyak RTH lebih 30 persen.

"(Seharusnya) tata kota dikendalikan, perumahan dan permukiman dan bangunan gedung dikendalikan bukan diserahkan kepada pengembang swasta seperti sekarang," ujar Nirwono saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (6/3).

Dia menuturkan, luas RTH di ibu kota semakin menurun sejak tahun 1965 sebanyak 37,2 persen, kemudian tahun 1985 berkurang menjadi 25,85 persen, tahun 2000 menyusut hingga 9 persen dan pada 2017 lalu sempat naik ke 9,98 persen.

Padahal, lanjut Nirwono, penataan RTH sesuai Undang-undang 26/2007 yakni minimal 30 persen dari total luas wilayah kota. "30 persen yang terbagi atas RTH publik 20 persen dan RTH privat 10 persen," katanya.

Di beberapa kawasan, kampung kumuh yang padat penduduk juga sudah berubah menjadi perumahan mewah. Lokasinya pun di atas daerah resapan air.

"Dari yang kampung kumuh padat yang menjamur di bantaran kali, kolong jembatan atau jalan layang, tepi rel KA, tepian waduk atau situ sampai dengan perumahan mewah seperti Kelapa Gading yang dibangun di atas daerah resapan air, dan Pantai Indah Kapuk yang dibangun di atas hutan mangrove," jelas Nirwono.