Soal Polisi Jadi Penjabat Gubernur, Kritik Presiden PKS Pedas Banget

JawaPos.com - Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menunjuk dua petinggi polri penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara terus menuai kritik dari kalangan parpol.

Salah satu yang menyuarakan hal itu adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman. Menurutnya, keputusan penunjukkan penjabat Gubernur haruslah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Apalagi, ungkap Sohibul, dalam undang-undang, tidak ada kalimat yang menjelaskan tentang penyetaraan antara pejabat tinggi madya dengan petinggi polri. Sehingga keputusan itu tidak lagi relevan.

"Jadi memang harus sipil, jadi pun kalau dulu ada provinsi mana yang pernah ada mantan polisi, tapi kan yang bersangkutan sudah jadi pegawai Depdagri, sudah jadi dirjen," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (29/1).

Selain itu, Sohibul menambahkan, dirinya pun mengkritik rasionalitas dari alasan yang diberikan menteri Tjahjo terkait kebutuhan keamanan pemilihan kepala daerah.

Sohibul berpendapat, saat ini dirinya menilai proses pesta demokrasi yang sedang berlangsung cenderung kondusif. Untuk itu, alasan yang diberikan sangatlah tidak logis.

"Kenapa sih mesti polisi kan sipil juga banyak, kalau alasan keamanan, dari sisi apa? orang kondusif kok, tidak ada apa-apa," pungkasnya.

Diketahui, Irjen Pol I‎riawan diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad Heryawan mulai 13 Juni 2018. 

Sementara, Irjen Pol Martuani Sormin disiapkan mengisi posisi Penjabat Gubernur Sumut menggantikan Tengku Erry Nuradi yang habis masa jabatannya pada 17 Juni 2018.

Mendagri Tjahjo berlasan‎ sengaja meminta penjabat kepala daerah dari unsur Polri dan TNI, karena untuk menjaga daerah-daerah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama saat Pilkada serentak 2018. 

Selain itu, ada alasan lain yang menjadi dasar Mendagri Tjahjo Kumolo. Yakni pada 2017 pihaknya juga menunjuk Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dijabat Irjen Pol Carlo Brix Tewu, dan di Aceh diisi oleh Mayor Jenderal TNI Soedarmo.