Fredrich Sebut Anggota DPR Tidak Tahu Ada Aturan Persetujuan Presiden

JawaPos.com - Ketua DPR Setya Novanto tetap bersikukuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengantongi persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa memanggilnya.

‎Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, selama ini tidak ada anggota DPR yang meminta persetujuan oleh Presiden Jokowi karena tidak ada yang tahu bahwa sudah ada aturan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena mereka belum tahu," ujar Fredrich saat ditemui di Gedung DPR, Senanyan, Jakarta, Rabu (15/11).

Menurut Fredrich, mereka belum menanyakan kepada dirinya adanya peraturan tersebut. Harusnya anggota DPR semuanya bisa bersikap apabila ingin diperiksa oleh lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu.

"Mereka (Anggota DPR) belum menanyakan kepada saya karena yang hanya berani bicara hanya saya, mereka semua pada ketakutan," katanya.

Fredrich menegaskan dirinya tidak takut kepada KPK. Sebab, semua yang dilakukannya berdasarkan pada Undang-Undang (UU) yang ada. "Saya tidak akan takut pada siapapun. Saya hanya takut kepada Tuhan sama UU," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam pemeriksaan, Setya Novanto meminta KPK mendapatkan izin terlebih dahulu dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal ini merujuk pada putusan MK atasa gugatan nomor PUU 76/XWW/2014 yang isinya, menetapkan pemberian izin untuk meminta keterangan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana bukan lagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), melainkan dari Presiden.