Catatan untuk Jokowi soal Sosok Panglima TNI Pengganti Gatot Nurmantyo

JawaPos.com - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Presiden Joko Widodo piawai dalam memilih calon pengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Sosok yang diperlukan harus memiliki integritas dan fokus terhadap tugasnya sebagai panglima.

Sebab, dia menilai, panglima TNI saat ini terlalu sering berpolitik. "Pengalaman periode sekarang tentu panglima yang sering melakukan akrobat politik di luar di ranah publik," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Minggu (12/11).

Langkah-langkah yang bersifat politis, kata Gufron, justru memengaruhi dinamika eksternal di masyarakat. "Tentu saja menjadi persoalan. Ini harus jadi catatan terutama presiden pilih sosok yang integritas dan serius jalani tugasnya sebagai Panglima TNI," pintanya.

Apalagi, lanjut anak buah Al Araf itu, Indonesia ke depan akan menghadapi dinamika politik elektoral. Seperti Pilkada Serentak 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019. Dalam kondisi itu, masyarakat butuh figur panglima yang tegas dan memiliki komitmen menjaga netralitas TNI untuk tidak berpolitik praktis.

"Tidak menciptkan situasi politik eksternal yang tidak kondusif. Ini yang kita butuhkan ke depan. Ini harus menjadi catatan oleh Presiden Joko Widodo ke depan," tegas Gufron.

Hal selaras disampaikan Peneliti Setara Institute Indra Listiantara. Pergantian Panglima TNI harus dijadikan sebagai momentum untuk membangun TNI yang profesional, yakni dengan tidak berpolitik, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan tunduk pada perintah otoritas sipil.

Proses pergantian Panglima TNI, lanjut dia, tidak boleh dilepaskan dari kerangka untuk membangun sektor pertahanan Indonesia yang kuat dan modern ke depan, serta kepentingan melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan yang selaras dengan visi pemerintah.

Dalam konteks pembangunan kekuatan TNI, misalnya panglima TNI baru perlu meningkatkan modernisasi alutsista yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional dan modern sehingga disegani di kawasan. Meski demikian, upaya pembangunan kekuatan itu tentunya juga harus diimbangi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran militer, khususnya dalam pengadaan alutsista tersebut.

Adapun yang menjadi catatan terakhir, belum selesainya sejumlah agenda reformasi TNI yang dicanangkan sejak reformasi bergulir tahun 1998, tentunya juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh panglima TNI baru. Beberapa agenda tersebut antara reformasi sistem peradilan militer, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas.

"Dalam konteks ini, Presiden Jokowi penting untuk memilih dan mendorong panglima TNI baru berkomitmen melanjutkan sejumlah agenda reformasi TNI yang tertunda," pungkas Indra.