Mantan Anak Buah Sindir SBY Soal Perppu Ormas, Nyelekit Banget!

JawaPos.com - Partai Demokrat mengancam pemerintah akan melakukan petisi kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), apabila Perppu Ormas yang barus saja disahkan menjadi UU tidak dilakukan revisi.

Mantan politikus Partai Demokrat, Tridianto mengaku aneh terhadap Susilo Bambang Yudhoyono yang mengancam akan melakukan petisi tersebut.

"Kan aneh kalau dilaksanakan saja belum kok sudah mau direvisi. Dijalankan dulu nanti dievaluasi," ujar Tridianto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (30/10).

‎Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menilai, SBY terlalu terburu-buru meminta pemerintah melakukan revisi. Menurutnya, jika pemerintah merevisi terburu-buru maka hasilnya tidak sempurna.

"Jadi, Pak SBY yang lain jangan buru-buru, jangan terlalu cepatlah. Revisi kan tujuannya biar lebih baik dan sempurna. Kalau buru-buru malah tidak akan maksimal," tegasnya.

Oleh sebab itu dia meminta kepada semua pihak menunggu dengan sabar UU Ormas tersebut direvisi, sehingga pemerintah punya waktu‎ untuk memperbaiki segala sesuatu yang dirasa kurang.

"Perppu kan baru saja disetujui oleh DPR. Ya sebaiknya dilaksanakan dahulu," katanya.

‎Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan tidak ingin dibohongi pemerintah. Apabila nantinya pemerintah tidak melakukan revisi, Partai Demokrat akan membuat petisi politik yang ditujukan kepada pemerintah. Yang intinya tidak percaya terhadap janji pemerintah.

Menurut SBY, petisi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah jika nantinya tidak melakukan revisi. Ungkap dia, bagaimana mungkin Partai Demokrat bisa percaya kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kalau tidak menempati janjinya.

Sekadar informasi, Perppu Ormas resmi menjadi UU, hal itu setelah dalam rapat paripurna DPR dilakukan voting dari masing-masing anggota DPR. Pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan keputusan voting dilakukan karena, tidak ditemui kepitusan musyawarah dan mufakat.