Jawaban Arcandra Soal Penolakan Freeport Atas Klausul Divestasi Saham

JawaPos.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menolak memberi tanggapan perihal penolakan PT Freeport McMoran, induk usaha dari PT Freeport Indonesia (PTFI) atas klausul kesepakatan divestasi 51 persen saham Freeport.

"Nah hari ini kita bicara masalah migas. Minerba dalam ep

isode selanjutnya," ujarnya di Jakarta, Jumat (29/9).

Meski demikian, Arcandra akan menjelaskannya saat dirinya memang sedang membahas sektor Mineral dan Batu bara (Minerba). "Kamarnya harus satu-satu," ucapnya.

Sebelumnya, PT Freeport McMoran, induk usaha dari PT Freeport Indonesia (PTFI), kebocoran dokumen rahasianya. Kebocoran surat itu perihal pernyataan penolakan kepada Kementerian Keuangan terkait dengan klausul kontrak divestasi saham Freeport.

Dalam surat yang diterima JawaPos.com, surat itu di alamatkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto. Selain itu, surat itu juga dikirimkan pada Kamis (28/9) kemarin.

Pada intinya, Freeport tidak setuju dengan pernyataan pemerintah soal perhitungan nilai saham. Mereka tidak ingin sahamnya dinilai sampai dengan 2021.

Freeport menginginkan bahwa divestasi harus mencerminkan nilai pasar wajar dari bisnis ini sampai tahun 2041. Itu, dengan menggunakan standar internasional untuk menilai bisnis pertambangan, yang kesemuanya konsisten dengan hak-haknya berdasarkan KK.

Selain itu, Freeport juga menolak skema divestasi saham melalui right issue atau menerbitkan saham baru dengan dibeli Mereka menginginkan divestasi saham dilakukan dengan penawaran umum saham perdana di lantai bursa atau Initial Public Offering (IPO).

Hingga saat ini, baik Kementerian Keuangan maupun Freeport masih belum mengeluarkan pernyataan lebih lanjut.