RAPBN 2018 Fokus ke Infrastruktur, Ini Penjelasan Pemerintah

JawaPos.com - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan alasan pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2018. Para fraksi menilai, kenaikan anggaran di 2018 terlalu tinggi.

Pemerintah sendiri menganggarkan dana sebesar Rp 409 triliun untuk infrastruktur. Nilai itu lebih besar dibanding tahun sebelumnya yakni Rp 380 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, peningkatan anggaran tersebut dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan produktivitas dalam negeri. Selain itu, kesenjangan antar wilayah yang masih tinggi juga diharapkan bisa terpangkas.

"Peningkatan anggaran infrastruktur sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan perbaikan produktivitas dan efisiensi perekonomian, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah," ujarnya di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (31/8).

"Untuk itu, peran infrastruktur diarahkan tidak hanya pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong perbaikan konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan elektrifikasi," sambungnya.

Tidak hanya itu, dengan anggaran yang bertambah, diharapkan pembangunan infrastruktur mampu membuat Indonesia mengejar ketertinggalan pembangunan di negara-negara kawasan.

Dengan demikian, strategi pembangunan infrastruktur akan menjadi pondasi pembangunan Indonesia ke depan tidak hanya untuk pemerataan antarwilayah namun juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing global.

"Di sisi lain, pembangunan infrastruktur khususnya' sektor transportasi diharapkan dapat meningkatkan eiisiensi ekonomi dan menekan terjadinya disparitas harga," terangnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, nantinya anggaran sebesar itu akan dioptimalkan untuk pembangunan sejmlah perumahan hingga untuk elektrifikasi.

"Anggaran infrastruktur antara lain akan dimanfaatkan untuk membangun jalan sepanjang 856 km, irigasi sepanjang 781 km, pembangunan perumahan sebanyak 7.062 unit, serta untuk mendukung pencapaian rasio elektriflkasi sebesar 95,15 persen," tandasnya.

Sekedar informasi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, kebutuhan dana infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun. Sebanyak 40 persen berasal dari APBN dan APBD, BUMN sebesar 22 persen, dan sisanya sebesar 36,5 persen didanai oleh swasta. (cr4/Hana)