
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (11/10) saat melepas Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang dikirim ke lokasi bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.
JawaPos.Com - Munculnya rancangan undang-undang (RUU) tentang revisi atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR dinilai tak lepas dari peran PDI Perjuangan yang kini mendominasi kursi parlemen. Pasalnya, kader-kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memang bersuara lantang tentang perlunya perubahan atas UU komisi anturasuah yang kini telah disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Namun, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan bahwa partainya menjadi pelopor revisi atas UU KPK. Dalihnya, usulan itu bukan hanya dari PDIP, namun partai lainnya, pemerintah dan bahkan pimpinan KPK sendiri.
Karenanya, dia membantah bahwa PDIP paling ngotot merevisi UU KPK. "Itu dikesankan. PDIP bukan paling getol," ujarnya di bekas kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (11/10).
Soal RUU KPK yang sudah disepakati Baleg DPR RI, Hasto menegaskan bahwa asalnya bukan dari PDIP. Bahkan ia mengaku belum pernah melihat drafnya.
"Saya sendiri belum melihat drafnya. Harusnya diparaf semua pihak yang punya kepentingan melakukan perbaikan agar pemberantasan korupsi efektif. Ini jadi momentum duduk bersama," jelas dia.
Soal isi RUU yang memuat pembatasan usia hingga 12 tahun ke depan, Hasto juga menegaskan ide itu bukan dari PDIP. "Bukan dari kami angka 12 tahun itu," imbuhnya seraya mengakui pentingnya pembatasan untuk mengevaluasi kinerja dalam pemberantasan korupsi.
PDIP juga setuju dengan ide agar KPK menangani kasus korupsi di atas Rp 50 miliar. Sebab, kata Hasto, ada institusi penegak hukum lainnya yang memiliki andil terhadap pemberantasan korupsi yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 miliar.
"Seperti Kejaksaan dan Polri. Kalau didayagunakan bisa bagus. Sinergi Kejaksaan, Polisi, dan KPK," terang dia.
Lantas, apakah Hasto sudah membicarakan RUU KPK dengan Megawati? "Saya belum konsultasi dengan Ibu (Megawati, red) soal ini. Sejak awal ini harus hati-hati disampaikan. Kita harus berjuang mengawal bersama," pungkasnya.(dna/JPG)

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam
