Tak Hanya Bangun Rumah, Program 3 Juta Rumah Dorong Hunian Lebih Layak

JawaPos.com - Program Tiga Juta Rumah yang dijalankan pemerintah mencatatkan realisasi pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 1.790.081 unit hingga 15 Oktober 2026. 

Namun, upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak masih menghadapi tantangan, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan meningkatkan kualitas bangunan yang sudah ditempati.

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan, capaian tersebut terdiri atas pembangunan 1.103.918 unit rumah baru dan perbaikan atau peningkatan kualitas 686.163 unit rumah.

Realisasi itu dihimpun melalui dua jalur, yakni program yang menggunakan APBN Kementerian PKP dan program di luar APBN kementerian tersebut, dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, serta mitra lainnya.

Mendorong Perluasan Jangkauan Guna Capai Target
Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, mengatakan upaya untuk mencapai target program telah mencakup berbagai pendekatan.

Baca Juga:BGN Catat 52 Ribu UMKM Jadi Pemasok MBG, Ekonomi Lokal Bergerak

Adapun pendekatan yang dilakukan mulai dari perluasan ketersediaan lahan, memperluas pasokan hunian (rumah tapak & vertikal), perluasan akses kepemilikan rumah, bantuan untuk meningkatkan kelayakan hunian, hingga kolaborasi dengan sektor swasta. 

“Namun, mengingat program ini menyasar MBR hingga menengah, pendekatan bottom-up sangat dibutuhkan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan kemampuan finansial calon penghuni agar  lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Syarifah saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (27/10).

Di sisi lain, Kementerian PKP memperluas dukungan melalui sejumlah skema, mulai dari rumah subsidi hingga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

Kementerian PKP mencatat, alokasi Program Bedah Rumah meningkat dari 45.000 unit pada 2025 dengan anggaran sekitar Rp1,1 triliun menjadi 400.000 unit pada 2026, dengan pagu anggaran Rp8,57 triliun.

Mengatasi Backlog Perumahan
Syarikah mengatakan, pemerintah cukup aktif untuk mengimplementasikan program tersebut. Namun, mengingat kumulasi backlog terus bertambah, maka dibutuhkan upaya ekstra untuk mendapatkan hasil yang berdampak signifikan terhadap penyediaan hunian untuk masyarakat.