BTN Usulkan 3 Skema untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran

JawaPos.com - Program 3 juta rumah menjadi salah satu dari 17 program prioritas pemerintahan baru Prabowo Subianto-Girban Rakabuming Raka. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memberikan usulan skema kredit pemilikan rumah (KPR) kepada satuan tugas (satgas) perumahan. Yakni, rumah desa, rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), dan rumah urban.

"Kami banyak kasih masukan ke satgas dari sisi pembiayaan, sisi demand, maupun sisi supply. Kami bagi subsidi itu menjadi tiga jenis usulan dan ini akan diteruskan ke pemerintah baru," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat ditanyai Jawa Pos di kantornya, kemarin (15/10).

Skema pertama yakni rumah desa dengan membangun atau merenovasi kurang lebih 2 juta rumah. Karena terdapat 24 juta dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450 watt atau hampir 90 persen tergolong tidak layak huni. "Jadi, KPR-nya adalah bagaimana membangun atau merenovasi rumah-rumah desa yang tidak layak huni," jelasnya.

Kedua, adalah rumah MBR mirip dengan yang diterapkan pada program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Hanya saja dengan sejumlah penyesuaian. Skema tersebut menargetkan masyarakat yang bekerja di daerah sub urban. Seperti, Bekasi, Cikarang, Karawang Purwakarta, Serang, hingga Cilegon.

Skema terakhir yaitu rumah urban menyasar masyarakat berpenghasilan Rp 12-15 juta per bulan. Fokusnya adalah menyediakan hunian bagi para pekerja di daerah urban. Mengingat, harga properti di pusat kota yang terlalu tinggi. Solusinya dengan memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun rumah susun atau apartemen yang terjangkau.

Misalnya, pembangunan hunian transit oriented development (TOD) di atas lahan stasiun kereta api. Lalu, memanfaatkan tanah-tanah pemerintah daerah (pemda) seperti PD Pasar Jaya.

Bagian bawah bisa dibangun 2-3 lantai untuk pasar yang rapi dan di atasnya apartemen. Dengan harga Rp 400-500 juta per unit cukup terjangkau dengan KPR 25 tahun atau 30 tahun.

"Contohnya di Jakarta ada lebih 140 PD Pasar Jaya. Itu kalau kita mau bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian misalnya tanah-tanah kereta api di Manggarai. Jadi ini banyak sebenernya yang bisa dioptimalkan untuk menjadi perumahan
kelompok urban," beber Nixon.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan, bahwa program pembangunan 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa mencapai 15 juta rumah yang terbangun. Terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyebut terdapat peluang untuk para pekerja dengan gaji Rp 12 juta untuk mendapatkan rumah subsidi. Saat ini pekerja yang dapat membeli rumah FLPP harus pendapatan maksimal Rp 8 juta.

"Ya, saya kira langkah yang bagus. Sudah lama sebelumnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp 8 juta. Dulu berapa dulu? Rp 4 juta atau Rp 5 juta? Ternyata Rp 8 juta, sekarang Rp 12 juta. Karena yang di atas Rp 8 juta itu juga perlu FLPP-nya," ucap Basuki.