Buntut Putusan MA-MK Soal Ijazah, DPR Didesak Memproses Pemakzulan Gibran

JawaPos.com - DPR RI didesak untuk mengambil langkah tegas guna memproses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Desakan ini muncul setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyoroti keabsahan dokumen persyaratan pendidikan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Sultoni, menegaskan bahwa DPR RI tidak boleh mengabaikan perkembangan fakta hukum dari kedua lembaga yudikatif tersebut. 

Baca Juga:7 Pekerjaan yang Paling Cocok untuk Orang dengan Kepribadian ENTJ

Menurutnya, persoalan ini menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

"DPR RI harus berani mengambil langkah tegas. Persoalan ini bukan sekadar polemik ijazah pribadi, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi, persyaratan pencalonan, dan integritas demokrasi," kata Sultoni di Jakarta, Senin (2/11).

Sultoni menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang membuktikan telah menamatkan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Baca Juga:Ramalan Shio Babi Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Syarat pendidikan tersebut merujuk pada Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Meski permohonan pemohon tidak dapat diterima karena masalah legal standing dan Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024, fakta hukum yang tertuang di dalamnya dinilai harus ditindaklanjuti secara konstitusional.

Eskalasi hukum semakin menguat usai Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi Subhan Palal melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).