Perkuat Pengawasan RAPBN 2027, DPR Tekankan Belanja Negara Harus Ciptakan Perubahan

JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mendorong penerapan pendekatan transformation governance dalam pengawalan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menurutnya, pengawasan anggaran tidak seharusnya hanya berfokus pada tingkat penyerapan dana atau penyelesaian proyek. Lebih dari itu, setiap belanja negara harus mampu menciptakan perubahan struktural dan memperkuat kapasitas nasional.

Azis menilai RAPBN 2027 memuat agenda transformasi yang cukup besar, mulai dari sektor kesehatan dan pendidikan hingga energi, hilirisasi, industrialisasi, ekonomi kerakyatan, serta penguatan kapasitas investasi nasional.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa besar negara membelanjakan uang, tetapi seberapa produktif negara mengubah belanja tersebut menjadi kapasitas baru,” kata Azis kepada wartawan, Minggu (23/8).

Dalam RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp 3.426 triliun, sementara belanja negara direncanakan sebesar Rp 4.097,2 triliun. Adapun pembiayaan diperkirakan sekitar Rp 671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dengan postur fiskal yang ekspansif tersebut, Azis menilai diperlukan perubahan cara pandang dalam melakukan pengawasan.

Ia mengusulkan agar proses pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari input, output, outcome, perubahan struktur, hingga terbentuknya kapasitas nasional.

“Selama ini kita sering berhenti pada berapa anggarannya, berapa yang terserap dan apakah proyek selesai. Untuk transformasi, itu baru permulaan,” ujarnya.

Keberhasilan program harus diukur dari dampak

Azis mencontohkan rencana renovasi 10.000 puskesmas. Menurut dia, keberhasilan program tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh tercapainya target pembangunan secara fisik.