Beber Sejumlah Capaian, Kemenhut Ungkap Penurunan Karhutla Hingga Komitmen Turunkan Emisi Lewat Karbon Hutan

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni membeber sejumlah capaian Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Termasuk diantaranya penurunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta target tinggi dalam pasar karbon kehutanan global demi menurunkan emisi.

Data-data terbaru itu disampaikan oleh Raja juli dalam forum Indonesia Climate Leadership Luncheon di London, Inggris. Dia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memimpin transisi global dari ambisi iklim menuju implementasi nyata melalui penguatan tata kelola kehutanan, pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi, serta inovasi pembiayaan konservasi.

Menurut Raja Juli, Indonesia sudah menunjukkan kemajuan nyata dalam pengelolaan hutan dan aksi iklim. Penurunan karhutla secara signifikan adalah salah satu capaian penting. Bila ditarik mundur selama 10 tahun dari 2015-2025, penurunan karhutla sangat tinggi. Dari 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi 359 ribu hektare pada 2025.

”Melalui penguatan pencegahan, pemantauan terpadu, pengelolaan gambut, operasi lapangan, dan penegakan hukum yang konsisten (karhutla dapat ditekan),” ungkap Raja Juli dalam keterangan resmi pada Senin (29/6).

Baca Juga:Gunung Merapi Muntahkan Awan Panas 2.000 Meter, Jalur Sungai Ini Masuk Zona Bahaya

Tidak hanya menekan angka Karhutla, dalam program pemanfaatan hutan sudah terselenggara perhutanan sosial. Saat ini sudah 8,3 juta hektare lahan dikelola oleh masyarakat dengan kebermanfaatan menyentuh 1,4 juta kepala keluarga. Pengakuan hutan adat oleh Pemerintah Indonesia juga terus dipercepat. Itu menjadi bagian dalam ikhtiar penguatan peran masyarakat dalam menjaga hutan.

”Hutan Indonesia merupakan pilar utama pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030, yang akan menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sebagai penyerap emisi bersih pada tahun 2030,” bebernya.

Demi menunjang tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola pasar karbon melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026. Aturan-aturan tersebut memberikan kepastian regulasi terhadap kegiatan karbon di sektor kehutanan.

”Tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO₂e. Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata,” ujarnya.

Penegasan itu mendapat sambutan dan apresiasi dari anggota parlemen Inggris, pejabat Pemerintah Indonesia dan Inggris, pelaku usaha, lembaga keuangan, investor, organisasi internasional, serta para pemimpin pasar karbon global yang turut hadir dalam forum tersebut.