Istana Respons Pembubaran Diskusi Pejabat Negara di UGM: Demokrasi Bukan Semau Gue!

JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa dialog merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat guna menjalankan sekaligus meningkatkan kualitas berbagai program prioritas nasional.

“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari, Rabu (17/6).

Pernyataan itu disampaikan merespons atas aksi penolakan yang dilakukan sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap kehadiran pejabat negara dalam sebuah forum diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Jogjakarta, pada Senin (15/6) malam.

Diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Baca Juga:KPK Diminta Usut Tuntas Dugaan Suap Audit BPK yang Jerat Bupati Muara Enim

Qodari menilai, pelaksanaan kegiatan tersebut pada dasarnya telah mendapatkan dukungan dari sebagian mahasiswa dan diketahui oleh pihak kampus. Ia juga menyoroti fakta bahwa diskusi sempat berjalan dengan tertib sebelum terjadi gangguan.

“Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.

Menanggapi anggapan bahwa aksi tersebut dipicu kejenuhan mahasiswa terhadap forum diskusi dan keinginan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah, Qodari menilai sikap tersebut lebih mencerminkan luapan emosi.

“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” tutur Qodari.

Terkait tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menegaskan bahwa program tersebut merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program itu lahir dari upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan persoalan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.