Wacana Reformasi Jilid 2 Dianggap Bukan Solusi, Pengamat Ingatkan Pasar Keuangan Sangat Sensitif

JawaPos.com - Mencuatnya isu reformasi jilid 2 akibat Pelemahan nilai tukar rupiah dan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dianggap tidak tepat. Seruan ini dinilai bukan solusi dalam menyelesaikan perekonomian bangsa.

Pengamat politik Ayip Tayana mengatakan, aspirasi mahasiswa patut didengar oleh masyarakat. Namun, solusi yang dibutuhkan tetap harus rasional.

"Rupiah ini tak akan menguat dengan ultimatum dari mahasiswa. Rupiah ini akan menguat dengan kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin. Jika rupiah melemah, lalu jawabannya Reformasi Jilid 2 maka itu bukan solusi, itu malah bagian dari masalah itu tersendiri," kata Ayip, Jumat (12/6).

Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional ini menyampaikan, aksi massa yang tidak terkontrol akan berdampak pada ketidakstabilan politik. Dampaknya, aliran investasi asing bisa tersendat.

Baca Juga:Massa BEM UI Dicegat ke Bundaran HI, Bus-bus Tertahan di Depan Gedung DPR RI 

"Pasar keuangan ini sangat sensitif, dan kestabilan politik sangat berpengaruh. Investor akan melihat itu. Jika narasi yang muncul adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor bisa menahan diri, atau justru menarik dana ke luar negeri," imbuhnya.

Oleh karena itu, bila unjuk rasa berujung pada pelengseran kekuasaan bisa berdampak buruk bagi perekonomian. Sehingga, demo harus berjalan sesuai koridor hukum.

"Aksi yang dilakukan BEM SI itu relevan jika tujuannya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, tetapi menjadi tidak relevan jika (fluktuasi) rupiah dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi pemakzulan atau pelengseran kekuasaan.," tegasnya.

Ayip melihat kondisi ekonomi hari ini berbeda jauh dengan krisis moneter 1998. Meski ada tantangan ekonomi, tetapi dukungan terhadap pemerintahan masih tetap kuat, dan tidak ada krisis legitimasi politik. Oleh karena itu, upaya pelengseran kekuasaan itu akan sulit terjadi.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran ini legitimasi elektoralnya masih kuat, sekitar 72 persen. Ditambah koalisi parpolnya besar sekali, hampir semuanya mendukung pemerintah. Dan tidak ada krisis legitimasi politik. Jadi (pelengseran) sulit terjadi," tandasnya.