Prabowo Klaim Pembentukan BUMN Ekspor Bisa Selamatkan Kebocoran Negara Capai Rp 2.653 Triliun per Tahun

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto mengklaim kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor bernama Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi menyelamatkan kebocoran penerimaan negara hingga USD 150 miliar atau setara Rp 2.653,92 triliun per tahun.

Menurut Prabowo, pembentukan badan ekspor SDA di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas nasional yang selama ini dinilai masih menyisakan banyak celah kebocoran.

“Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu 150 miliar dolar AS tiap tahun. Potensi. Apakah kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan, badan baru tersebut nantinya akan memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas ekspor komoditas strategis Indonesia. Dengan begitu, praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor dapat ditekan.

Baca Juga:Mulai 1 Juni 2026, DHE SDA Harus Disimpan di Himbara, Ini Aturan Barunya

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor,” jelasnya.

Prabowo menilai, selama ini Indonesia belum memperoleh manfaat maksimal dari pengelolaan SDA yang dimiliki. Padahal, kata dia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan komoditas strategis terbesar di dunia.

Oleh karena itu, pemerintah ingin memperbaiki sistem tata kelola ekspor agar penerimaan negara dari sektor SDA dapat meningkat signifikan dan setara dengan negara-negara lain seperti Meksiko, Filipina, hingga Malaysia.

“Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh sumber daya alam Indonesia pada hakikatnya merupakan milik rakyat yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.