Prabowo Diingatkan Pelemahan Rupiah Bukan Bercanda, Ekonom Sebut Harga LPG hingga Bahan Pokok Bisa Naik

JawaPos.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan persoalan yang bisa dianggap ringan. Menurut dia, dampaknya akan menjalar langsung ke kehidupan masyarakat, termasuk warga di pedesaan.

Pernyataan tersebut sekaligus merespons komentar Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyinggung masyarakat desa tidak menggunakan dolar secara langsung. Bhima menilai pandangan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi. Ia bahkan menyebut Prabowo perlu mendapat penjelasan dasar mengenai dampak pelemahan kurs terhadap ekonomi rakyat.

“Itu Prabowo kayaknya perlu dibriefing soal ekonomi 101 ya, ekonomi 101 tuh, atau pendahuluan ekonomi,” ujar Bhima kepada JawaPos.com, Sabtu (16/5).

Menurutnya, rupiah yang sempat menyentuh level Rp 17.600 per dolar AS akan berdampak terhadap kenaikan biaya hidup masyarakat dalam berbagai sektor.

Baca Juga:Soroti Pernyataan Prabowo soal Pelemahan Rupiah, Celios Anggap Terlalu Mengentengkan Situasi

Bhima menjelaskan, kondisi Indonesia saat ini jauh lebih terintegrasi dengan sistem ekonomi global dibandingkan era krisis 1998. Karena itu, efek pelemahan rupiah dan gejolak energi dunia akan lebih cepat dirasakan masyarakat.

Ia menilai subsidi energi seperti BBM dan LPG memang masih mampu menahan lonjakan harga untuk sementara waktu. Namun, kondisi tersebut tidak akan cukup jika tekanan nilai tukar terus berlanjut.

“Karena seolah-olah sekarang semua bisa ditahan dengan adanya subsidi BBM, harga BBM nggak naik gitu ya, untuk yang subsidi, LPG juga sama,” ucapnya.

Bhima membandingkan situasi sekarang dengan krisis 1998. Saat harga minyak tanah melonjak kala itu, masyarakat masih bisa beralih menggunakan kayu bakar. Namun kini, alternatif tersebut dinilai semakin sulit.

Ia menegaskan pelemahan rupiah akan memicu efek berantai terhadap harga LPG, pupuk, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Sebab, banyak komponen barang di Indonesia masih bergantung pada impor.