Golkar Dorong Penguatan Komunikasi Pemerintah Agar Lebih Dipahami Publik

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, melontarkan kritik terhadap kinerja komunikasi pemerintah, khususnya yang dilakukan oleh para menteri dan juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai sejumlah kebijakan strategis yang telah dirancang dengan matang belum tersampaikan secara efektif kepada publik.

Menurut Idrus, persoalan utama bukan terletak pada substansi kebijakan. Ia meyakini, arah kebijakan pemerintah telah memiliki fondasi kuat, baik dari sisi ideologi, falsafah bangsa, konstitusi, hingga semangat kebersamaan sebagai bangsa majemuk. Namun, lemahnya komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami masyarakat.

“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” kata Idrus kepada wartawan, Minggu (29/3).

Ia menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik dapat melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Seharusnya, para pembantu presiden berperan aktif mendukung dan menjelaskan kebijakan yang diambil, bukan sebaliknya. 

Ia menilai, secara objektif pemerintahan Prabowo memulai langkah dengan niat baik yang selaras dengan ideologi dan falsafah bangsa. Komitmen tersebut tercermin dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai “rumah besar bersama” serta mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa dalam pembangunan.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan nasional. Program strategis dari pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri yang dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi.

Selain itu, pemerintah telah merumuskan kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi dan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intellligence (AI), serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.

“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Pemerintah harus mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk berbagai skenario yang mungkin terjadi.