Sore Ini Presiden Prabowo Lantik Komite Reformasi Polri di Istana Negara Jakarta

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal melantik Komite Reformasi Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/11). Pelantikan rencananya bakal digelar sekitar pukul 16.00 WIB. 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membenarkan bahwa Presiden Prabowo akan melantik Komite Reformasi Polri sore ini.

"Saya dilantik atau tidak, saya belum tahu. Tapi betul nanti jam 16.00 WIB akan ada pelantikan Komite Reformasi Polri," kata Yusril kepada wartawan, Jumat (7/11).

Namun, Yusril belum membeberkan siapa saja yang akan dilantik dan tergabung ke dalam Komite Reformasi Polri. Ia meminta semua pihak untuk menunggu pelantikan tersebut.

"Tapi siapa saja yang akan dilantik, saya belum tahu. Saya memang diundang hadir ke acara itu, tapi belum tahu apa akan dilantik atau tidak. Nanti didengar saja ketika Keppresnya dibacakan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Komite Reformasi Polri sebagai langkah memperkuat institusi Kepolisian. Komite tersebut akan diisi oleh sembilan anggota yang dipilih langsung oleh Presiden Prabowo.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menekankan bahwa reformasi Polri harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan akuntabilitas publik. Terlebih, Komite Reformasi Polri akan diisi dari kalangam profesional.

“Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan, terlindungi secara nyata,” ujar Andreas kepada wartawan, Senin (6/10).

Andreas menyambut baik masuknya sejumlah tokoh independen seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie dalam struktur tersebut. Menurutnya, kehadiran mereka diharapkan mampu memberi harapan akan adanya kontrol eksternal yang kuat terhadap Polri.

“Terutama dalam meninjau praktik operasional dan kebijakan internal yang berdampak pada hak-hak warga negara,” pungkasnya.