Komisi I DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Tangani Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste

JawaPos.com - Persoalan yang muncul di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste memicu Komisi I DPR bersuara. Pemerintah Pusat harus segera menangani masalah tersebut. Mekanisme diplomasi harus ditempuh. Apalagi sudah ada korban luka tembak akibat konflik yang terjadi di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut. 

Anggota Komisi I DPR  Oleh Soleh menyampaikan bahwa konflik pecah pada Senin (25/8). Warga NTT bentrok dengan warga Timor Leste. Dalam peristiwa itu seorang warga NTT bernama Paulus Oki yang berasal dari Desa Inbate mengalami luka tembak. Tembakan tersebut diletuskan oleh petugas dari Unidade De Patrulhamento Da Fronteira (UPF) Timor Leste. 

”Pemerintah Pusat harus segera turun tangan. Sengketa batas wilayah harus diselesaikan secara tuntas melalui jalur diplomasi 2 negara. Jangan sampai konflik berkepanjangan terus menelan korban dari masyarakat sipil,” kata dia kepada awak media di Jakarta pada Rabu (28/8). 

Menurut oleh persoalan yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste tidak boleh dibiarkan berlarut. Mengingat masalah di wilayah terdepan itu berulang terjadi dan kerap menimbulkan ketegangan. Karena itu, dibutuhkan langkah diplomasi serius antara Jakarta dengan Dili untuk mencapai kesepakatan final yang jelas dan mengikat.

Tidak hanya jalur diplomasi, Oleh Soleh juga meminta pemerintah memperkuat perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah perbatasan. Dia meminta pasukan penjaga perbatasan diperkuat dengan tujuan melindungi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah tersebut. Sebab, mereka adalah garda terdepan NKRI. 

”Negara wajib memastikan keselamatan dan keamanan mereka, baik melalui penguatan Pos TNI maupun koordinasi intensif dengan aparat keamanan setempat,” kata dia. 

Legislator yang berasal dari Dapil Jawa Barat XI itupun menegaskan bahwa Komisi I DPR akan terus mengawal isu perbatasan dan mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) segera menggelar perundingan bilateral dengan Pemerintah Timor Leste.

”Hubungan baik Indonesia dan Timor Leste harus dijaga, namun kepastian batas wilayah dan keamanan warga kita adalah prioritas utama,” tandasnya.