Kenang Perjanjian Damai GAM-Pemerintah Indonesia, SBY Akui Tantangan Terbesar yakni Jaga Semua Pihak Tetap Patuhi Gencatan Senjata

JawaPos.com - Kesepakatan perdamaian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung selama dua dekade. Perjanjian tersebut resmi ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Proses menuju perdamaian tidak berjalan mulus, bahkan pernah mengalami kebuntuan usai pertemuan di Tokyo. Namun, akhirnya suara tembakan di Aceh berganti menjadi suara rakyat di kotak suara.

Untungnya, peristiwa tragis itu justru menjadi momentum penting yang mendorong kedua pihak untuk kembali berdialog, saling bersepakat, dan berkomitmen membangun perdamaian demi masa depan bersama.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pun turut mengenang proses bersejarah ini. Dia sendiri merupakan sosok yang memimpin proses negosiasi, rekonstruksi, hingga pelaksanaan perjanjian pada 15 Agustus 2005.

Dia mengakui tantangan terbesarnya adalah menjaga semua pihak tetap mematuhi gencatan senjata. 

“Kami membentuk mekanisme bersama yang melibatkan pemantau internasional dan menggabungkan koordinasi sipil serta militer. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pelaksanaan yang dirancang dengan baik sama pentingnya dengan proses perundingan itu sendiri,” kata SBY dalam peringatan 20 tahun Perjanjian Damai Aceh yang digelar ERIA School of Government (SoG) beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Presiden ERIA, Tetsuya Watanabe, menegaskan bahwa Aceh telah memberikan pelajaran berharga, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga bagi dunia. 

“Kita tidak boleh lupa bahwa perdamaian adalah kunci untuk maju, berinovasi, dan meraih mimpi masa depan. Perdamaian Aceh telah menjadi fondasi bagi seluruh kawasan. Banyak negara yang bisa belajar bahwa menjaga perdamaian memerlukan komitmen semua pihak, jauh setelah tinta perjanjian mengering,” ujarnya.

Adapun perjanjian damai Aceh mendapat pengakuan dunia sebagai salah satu model perdamaian yang paling inklusif, transparan, dan cepat terealisasi. Dalam waktu singkat, penarikan pasukan segera dilakukan, gencatan senjata diawasi, dan para mantan kombatan kembali berbaur dengan masyarakat.

Keberhasilan ini bukan semata hasil negosiasi di meja perundingan, melainkan juga buah dari persiapan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta keberanian melibatkan dukungan regional dan internasional.

Adanya mekanisme bersama antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang dipantau Aceh Monitoring Mission (AMM) menjadi contoh nyata keseimbangan yang efektif.

Selain itu, keberadaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang digarap bersama oleh dan untuk masyarakat Aceh berhasil menumbuhkan kepercayaan yang menjadi pondasi perdamaian.

Kisah perdamaian Aceh menjadi contoh langka ketika diplomasi tingkat tinggi, komitmen politik, serta dukungan masyarakat bersatu demi satu tujuan. Kepercayaan yang terbangun kemudian membuka jalan bagi transisi dari “senjata” menuju “kotak suara”, menutup lembar panjang konflik bersenjata di wilayah tersebut.