Demokrasi di Era Prabowo-Gibran Semakin di Titik Nadir, GUSDURian Ingatkan Pemerintah Tak Semena-mena Menaikkan Pajak dan Buat Kebijakan yang Sembrono

JawaPos.com - Aksi demonstrasi puluhan ribu warga Pati, Jawa Tengah, yang dilakukan pada Rabu (13/8) menuntut Bupati Sudewo mundur usai menaikan Pajak Bumi Bangungan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, dan menyebabkan banyak korban luka-luka, tak seharusnya terjadi. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi alarm bagi para pejabat daerah lain hingga pusat untuk tak semena-mena membuat kebijakan.

Dalam sistem demokrasi, seharusnya sebelum kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diterapkan, harus dibuat kajian mendalam yang melibatkan semua unsur, termasuk peran serta dari masyarakat.

Meskipun Bupati Pati Sudewo mengklaim sudah membatalkan kenaikan pajak yang membuat geram warganya, ada beberapa daerah lain yang mengalami kenaikan pajak serupa. Antara lain Cirebon sebesar 1000 persen, Jombang 400 persen, dan Semarang 400 persen. Mengingat kebijakan ini dibuat dengan serampangan dan merugikan masyarakat, maka harus secepatnya dievaluasi.

Hal ini penting dilakukan agar tak menimbulkan gejolak besar di masyarakat seperti yang terjadi di Pati, yang kemudian disusul aksi demonstrasi serupa di Bone, Sulawesi Selatan, menentang kebijakan Pemda setempat yang menaikkan PBB-P2 sebesar 400 persen.

Menanggapi berbagai fenomena terkait menurunnya kualitas demokrasi yang terjadi di era Pemerintahan Prabowo-Gibran, GUSDURian akan menyorotinya dalam Temu Nasional (TUNAS) Jaringan GUSDURian yang digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, DKI Jakarta pada 29-31 Agustus 2025 mendatang.

Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Wahid mengatakan bahwa indeks demokrasi mengalami kemunduran, sementara praktik korupsi kian marak dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar dibanding masa lalu.

“Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan, mulai dari kabur aja dulu atau Indonesia gelap,”kata Alissa.

Ia menegaskan, dalam demokrasi, suara rakyat harus didengar dan dilibatkan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini menjadi perhatian serius GUSDURian, terutama untuk mengantisipasi potensi melemahnya kedaulatan sipil.

“Demokrasi hanya bisa tegak jika kedaulatan sipil tetap kuat. Kalau kekuasaan sipil berada di bawah kendali militer, suara rakyat tidak akan pernah menjadi yang utama,” tegas Alissa.

Selain soal penguatan demokrasi, dalam Tunas GUSDURian mendatang, juga akan membahas soal ekologi.

Alissa menuturkan bahwa secara global, dunia sedang menghadapi krisis iklim. Di Indonesia, kondisi ini diperburuk oleh industri ekstraktif yang masih beroperasi dengan pendekatan kekuasaan. Dampaknya, masyarakat adat tersingkir dan ekosistem mengalami kerusakan parah.

“Hampir tidak ada, pertambangan yang benar-benar memulihkan lingkungan. Bahkan, karena penyelenggara, pemerintah itu masih abai terhadap aturan hukum, kewajiban reklamasi tidak dilakukan. Akibatnya, banyak masyarakat menjadi korban, jatuh ke lubang tambang, atau tanah tandus tanpa penghijauan kembali,” jelasnya.

Menurut Alissa, isu yang diangkat bukan sekadar masalah ekologis, melainkan juga keadilan ekologis.

“Keadilan ini mencakup perlindungan bagi masyarakat adat sekaligus menjaga hak-hak alam,” tambahnya.

Alissa menambahkan, dalam Tunas GUSDURian 2025, nantinya akan disusun rekomendasi konkret untuk memperkuat demokrasi dan keadilan ekologi bagi masyarakat Indonesia.