Berkaca dari Bupati Pati, Wamenko Polkam Ingatkan Kepala Daerah Tidak Gegabah Ambil Langkah

JawaPos.com - Kisruh yang terjadi di Pati, Jawa Tengah (Jateng) akibat kebijakan Bupati Pati Sudewo dimonitor langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Melalui Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, pemerintah mengingatkan agar seluruh kepala daerah di Indonesia tidak gegabah mengambil langkah. 

Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir letjen TNI itu menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah pernah mengingatkan para kepala daerah dan pejabat publik lainnya tidak membuat kebijakan kontroversial. Apalagi kebijakan yang sampai membuat masyarakat gaduh. Termasuk kebijakan menaikan tarif pajak yang dinilai merugikan masyarakat. 

”Itu kan sebenarnya sudah diingatkan oleh presiden sendiri. Jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya kami sangat sayangkan terjadi (demo di Pati) itu,” kata dia kepada awak media di Jakarta. 

Bukan hanya kisruh, demo besar-besaran yang berlangsung di Pati pada 13 Agustus lalu berujung munculnya hak angket dari DPRD Pati. Panitia Khusus (Pansus) hak angket juga sudah dibentuk. Mereka diminta mendalami kebijakan-kebijakan Bupati Sudewo. Dan bila memang tidak benar, kepala daerah dari Partai Gerindra itu diminta lengser dari jabatannya. 

”Kita kembalikan, karena kewenangan itu ada di DPRD. Untuk bagaimana tindak lanjutnya. Yang saya monitor, mereka sudah sepakat membentuk hak angket. Dan kita lihat selanjutnya seperti apa,” kata Lodewijk. 

Politisi senior dari Partai Golkar itu menyatakan bahwa Kemenko Polkam memonitor perkembangan atas hak angket yang bergulir di Pati. Pihaknya juga memantau kebijakan-kebijakan kepala daerah yang hampir sama dengan Bupati Sudewo. Dia mengingatkan para kepala daerah tersebut untuk hati-hati dan tidak sembarangan membuat kebijakan. 

”Kami monitor terus. Setiap hari kami monitor. Dan ada bagian-bagian kedeputian kami monitor terkait dengan ini. Ada beberapa memang kabupaten, kota yang mengambil kebijakan yang hampir sama. Ya tentunya kami ingatkan mereka hati-hati ya. Kalau mengambil kebijakan yang salah akibatnya menjadi gaduh,” tandasnya.