Anggaran MBG Diproyeksikan Lebih dari Rp 300 Triliun pada 2026, DPR Singgung Banyak Dapur Fiktif Minta BGN Audit Internal

JawaPos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto setelah diproyeksikan mendapat anggaran kurang lebih sebesar Rp 300 triliun. 

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap temuan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaannya. Ia khawatir, praktik tersebut berpotensi merugikan negara.

Nurhadi menjelaskan, dapur fiktif ini terkait dengan manipulasi penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih kuota penuh. Padahal, istilah tersebut sering digunakan untuk menolak calon dapur yang sudah lulus survei secara mendadak, lalu digantikan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi memadai.

“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (13/8).

Berdasarkan laporan di lapangan, sejumlah calon dapur sudah berstatus lulus survei di akun resmi BGN, namun tiba-tiba ditolak dengan alasan kuota kecamatan penuh. Faktanya, di lokasi tersebut belum ada pembangunan dapur sama sekali. 

“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” tegasnya.

Berdasarkan data portal resmi BGN, banyak titik tercatat penuh, namun di lapangan dapur belum dibangun bahkan tidak pernah ada. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sudah berinvestasi membangun dapur sesuai standar.

“Bayangkan, orang sudah keluarkan modal besar, sudah siapkan alat dapur, tapi dicoret begitu saja. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang ingin mendukung program negara,” ungkap legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

Nurhadi juga menyoroti adanya kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya. Ia menilai, banyak tenaga terlatih yang justru tidak digunakan, sementara posisi mereka diisi oleh orang yang tidak paham teknis.

Karena itu, ia mendesak BGN melakukan audit internal, serta membuka data lapangan secara transparan, dan menghapus sistem penguncian titik dapur yang rawan permainan. 

“Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah. Anak-anak kita butuh makan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” pungkasnya.