Anggaran Program Sekolah Gratis Capai Rp 180 Triliun, Legislator PDIP Desak Prioritaskan Wilayah 3T

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati, mendesak pemerintah agar segera memprioritaskan program sekolah gratis di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Ia berharap, kebijakan ini bisa mulai diterapkan secara bertahap mulai tahun 2026, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Iya mestinya tahun 2026 dipersiapkan untuk seluruh sekolah yang berada di daerah 3T, sekolah dasar dan menengah di seluruh 3T. Harapan kami begitu," kata Esti kepada wartawan, Senin (21/7).

Legislator PDIP itu menyebut, estimasi anggaran untuk menjalankan program sekolah gratis tersebut mencapai Rp 180 triliun. Namun, ia optimistis keuangan negara mampu menanggungnya jika dilakukan secara bertahap. 

"Kami memang di dasarnya sudah menghitung kira-kira dibutuhkan Rp 180 triliun, dan saya kira kalau kita berhitung itu insyaallah kita mampu, tetapi bertahap," ujarnya.

Meski demikian, Esti memberi catatan penting agar program ini juga menjamin kesejahteraan guru. Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak akan tercapai jika tenaga pendidik di daerah 3T masih hidup dalam keterbatasan. 

"Di sana itu gurunya harus sejahtera, anak-anak kita juga bisa mendapatkan pendidikan yang memadai dan bermutu," tegasnya.

Esti turut mencontohkan kondisi di Sumba Barat Daya yang masih kekurangan sarana pendidikan. Ia menyebut, 27 persen warga di daerah tersebut tergolong miskin, dengan rata-rata lama sekolah yang rendah. 

Oleh karena itu, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pendidikan rendah harus menjadi prioritas utama.

Pernyataan Esti juga selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang memperluas kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan tanpa biaya. Tak hanya sekolah negeri, pemerintah kini juga diwajibkan menjamin pendidikan gratis di sekolah swasta, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

"Artinya, titik-titik seperti itulah yang mestinya dipikirkan pertama kali. 3T yang angka kemiskinannya tinggi, kemudian rata-rata lama sekolahnya rendah itu prioritas pertama, tinggal dihitung saja, begitu," pungkasnya.