Pemerintah Longgarkan Kebijakan Impor, Anggota Komisi VII Ingatkan Harus Beri Dampak Positif bagi Pelaku Usaha

JawaPos.com - Pemerintah mengumumkan langkah deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu setelah Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, bersama sejumlah menteri menjelaskan langkah-langkah konkret pemerintah dalam merelaksasi kebijakan impor dan mempercepat perizinan usaha di berbagai sektor strategis.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, menyatakan relaksasi impor harus memberikan manfaat nyata bagi pelaku industri dalam negeri.

“Saya mendukung kebijakan deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha dalam rangka memberi kemudahan bagi pelaku usaha, mendorong daya saing industri dalam negeri, dan menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” kata Kaisar kepada wartawan, Selasa (1/7).

Meski demikian, Kaisar menegaskan pelonggaran kebijakan impor harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pemetaan sektor industri yang menyeluruh. 

Menurutnya, ini penting agar pelaku industri, khususnya yang tergantung pada bahan baku impor, benar-benar mendapatkan manfaat tanpa merugikan industri nasional.

“Harus dilakukan pemetaan yang cermat dan hati-hati terkait kebutuhan bahan baku industri yang direlaksasi, agar industri dalam negeri bisa terlindungi,” tegasnya.

Legislator Fraksi PKB itu juga mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Ia menekankan pentingnya masukan dari pelaku industri lokal, akademisi, dan asosiasi industri untuk menjamin bahwa deregulasi yang dilakukan sejalan dengan kebutuhan sektor industri nasional.

“Kolaborasi lintas sektor penting agar kebijakan ini tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan dan daya saing industri dalam negeri secara nyata,” pungkasnya.