Khawatir Konflik Iran-Israel Berdampak pada Perekonomian RI, DPR Ingatkan Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Ketidakpastian Global

JawaPos.com - Konflik antara Israel dengan Iran yang tengah memanas dikhawatirkan berdampak pada sektor energi perdagangan hingga investasi nasional dunia, tak terkecuali berdampak pada perekonomian Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif yang terukur dalam menyikapi eskalasi perang di Timur Tengah.

“Kita sangat rentan terhadap dampak global, terutama kenaikan harga minyak dan tekanan terhadap rupiah. Ini bisa memperbesar beban subsidi, memicu inflasi, dan menekan daya beli masyarakat,” kata Charles Meikyansah kepada wartawan, Rabu (18/6).

Sebab, konflik Israel dan Iran kini sudah menjadi perang terbuka. Hal ini setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke lebih dari 12 lokasi strategis di Iran lewat operasi Operation Rising Lion, pada 13 Juni 2025. Serangan itu dibalas oleh Iran, dengan menyerang Operation True Promise III.

Charles berpandangan, ketegangan di Timur Tengah dikhawatirkan dapat mengganggu jalur distribusi minyak seperti Selat Hormuz, yang berdampak langsung pada perekonomian dunia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara pengimpor minyak menghadapi risiko kenaikan biaya logistik, tekanan terhadap neraca perdagangan, dan gangguan pada stabilitas fiskal.

Selain itu, ketidakpastian global juga bisa menurunkan minat investasi dan memperlambat ekspansi pelaku usaha. Meski demikian, Charles meyakini Pemerintah mampu menghadapi tekanan global yang ada.

"Saya yakin Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah antisipatif yang terukur dalam menghadapi tantangan ini," tegasnya.

Karena itu, Charles mengharapkan komunikasi aktif Presiden Prabowo dengan para pemimpin dunia mampu menjembatani ketegangan antara Iran dan Israel. Selain itu, mitigasi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait dapat mengantisipasi dampak perekonomian nasional.

“Tentunya Pemerintah melalui kementerian terkait kita harapkan juga dapat menyiapkan skenario subsidi yang tepat sasaran, menjaga defisit dalam batas aman, dan memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi bagi pelaku usaha,” pungkasnya.