RUU Polri Disahkan, Sahroni Sebut Untuk Meningkatkan Transparansi Penegakan Hukum

JawaPos.com - DPR RI memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia demi meningkatkan transparansi penegakan hukum. Langkah ini sekaligus menyesuaikan dengan KUHAP terbaru.

Sahroni mengatakan, perlu ada perubahan paradigma penegakan hukum modern. Sehingga, harus ada penyesuaian undang-undang.

“Pada dasarnya, UU Polri baru ini disusun untuk menyinkronkan tugas dan kewenangan Polri dengan KUHAP terbaru. Menggeser paradigma penegakan hukum dari yang cenderung represif menjadi lebih restoratif, humanis, dan berkeadilan," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (10/6).

Melalui RUU Polri ini diharapkan bisa menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Termasuk, tetap memperhatikan hak-hak dari pelaku kejahatan.

Baca Juga:Pertamax naik Jadi Rp 16.500 per Liter, Begini Penjelasan Pertamina

"Pemanfaatan teknologi juga dimaksimalkan agar seluruh proses penegakan hukum semakin transparan dan akuntabel. Seperti sekarang adanya kewajiban CCTV saat pemeriksaan. Nah maka dari itu, Polri perlu dilengkapi aturan terbaru untuk penyesuaian ini,” imbuhnya.

Perkembangan teknologi yang semakin maju harus dimanfaatkan untuk kepentingan positif. Dengan begitu, kualitas pelayanan hukum di Indonesia bisa semakin membaik.

“Dulu banyak proses yang berlangsung secara tertutup sehingga kerap menimbulkan kerentanan dan berbagai persepsi di masyarakat. Sekarang pendekatannya berbeda. Jadi ini merupakan koreksi terhadap berbagai kelemahan sistem sebelumnya sekaligus langkah maju untuk mewujudkan hukum yang modern, profesional, menghormati HAM, dan memberikan rasa keadilan yang lebih baik untuk semua,” tutup Sahroni.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi undang-undang.