Rumitnya Pengakuan Kemerdekaan Palestina

JawaPos.com – Pasca Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel asal negara itu mengakui kemerdekaan Palestina, beragam reaksi pun terjadi. Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyatakan dukungan atas pernyataan itu. Berita pernyataan Prabowo ini juga mendapatkan reaksi di Israel.

“Saya mendukung sikap pemerintah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun dengan syarat mutlak yang harus dipenuhi,” ujar TB Hasanuddin kemarin (29/5).

Menurutnya ada beberapa syarat sebagai dasar pembukaan hubungan tersebut. Yakni Israel harus secara resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Negara Palestina dan harus menghentikan segala bentuk agresi militer dan segera mundur dari wilayah-wilayah Palestina.  

"Ketiga kedua negara, Israel dan Palestina, harus hidup berdampingan secara damai sebagai dua negara yang merdeka dan berdaulat," imbuhnya.

Hasanuddin juga menyampaikan pernyataan pengakuan kemerdekaan yang bersifat resiprokal tersebut adalah aspirasi bangsa Indonesia yang sudah digaungkan sejak lama. Yakni lewat solusi dua negara atau two-state solution.

"Tentunya ini harus didukung penuh karena jelas landasannya adalah konsititusi Indonesia yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, baik Palestina maupun Israel," tuturnya.

Namun, dilansir dari Times of Israel, Pemerintah Israel secara tegas menentang negara Palestina. Jauh hari sebelum pernyataan Prabowo, beberapa anggota parlemen aliran tengah menunjukan sikap menentang pengakuan terhadap Palestina. Pada pertengahan bulan ini anggota Knesset dari partai Persatuan Nasional Gadi Eisenkot menyatakan pembahasan soal pendirian negara Palestina tidak relevan, setelah adanya perang yang berkecamuk mulai 7 Oktober 2023 lalu. 

Mantan kepala staf IDF tersebut menyatakan bahwa setelah berkobarnya perang di Gaza, Israel tidak pernah membahas akan memberikan hadiah kepada Palestina.

“Saya pikir negara Palestina tidak relevan setelah 7 Oktober. Kita perlu mengukurnya, membangunnya dari bawah ke atas,” ujarnya.

Dia juga tidak mendukung adanya pembangunan pemukiman di wilayah Gaza sebab diperlukan sebagai benteng pertahanan Israel.

Ketua partai Persatuan Nasional Benny Gantz pada awal bulan ini mengatakan hal senada. Menurutnya, Israel seharusnya tidak menarik diri sepenuhnya dari Gaza pada 2005.

“Kesalahan terbesar, menurut pendapat saya, adalah mengevakuasi permukiman utara Dugit, Nissanit, dan Elei Sinai,” kata Gantz.

Dia mendukung pembentukan sistem untuk mengontrol keamanan di Jalur Gaza. Selanjutnya, membangun kembali permukiman di Gaza disebut akan menjadi kesalahan dalam hal pertahanan. Gantz dengan tegas tidak menyetujui two state solution. 

Sejauh ini, Hampir 150 negara mengakui otoritas Palestina. Pada Mei 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengambil langkah untuk mengakui negara Palestina. Ini membuat Israel marah. Pemerintah Eropa lainnya, termasuk Prancis, belum mengakui Palestina.