JawaPos.com - Provinsi Jawa Tengah sukses menurunkan angka stunting melalui program Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng) dan Jo Kawin Bocah. Bahkan, risiko angka kematian ibu menurun hingga 52 persen sejak 2016.
Pemprov Jateng juga turut menggelorakan program One Student One Client, dan juga beras fortifikasi sebagai tambahan gizi bagi ibu hamil.
Hal itu tak lain dipengaruhi dari kinerja Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada 2021 menunjukkan jumlah kasus angka kematian ibu mencapai 1.011 dan turun 526 kasus menjadi 485 pada 2022.
Bahkan, Kota Semaran salah satu kota di Jateng menjadi rujukan penanganan stunting. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, Kota Semarang bisa menjadi rujukan untuk penanganan stunting. Selain mampu menurunkan stunting dari 20 menjadi 10 persen, banyak praktik yang bisa dipelajari dari Kota Semarang.
“Karenanya kami mengumpulkan semua, dari Aceh sampai Papua datang semua di sini dalam rangka bersama-sama menyusun anggaran dan program, sekaligus belajar dengan Jawa Tengah,” kata Hasto Wardoyo dikutip dari Humas Pemprov Jateng, Minggu (1/10).
Ia mengutarakan, anggaran penanganan stunting sudah direncanakan sejak Januari hingga Desember 2024, terutama anggaran dari pusat dalam hal ini BKKN, untuk kepentingan provinsi maupun kabupaten/ kota. Khusus dari pusat, BKKBN mendorong daerah melalui informasi yang transparan dan jelas.
“Kita tahu tidak semua daerah mendapat alokasi angaaran DAK (dana alokasi khusus). Sehingga kita presentasi di daerah-daerah, menyampaikan kepada daerah untuk memberikan suplemen atau komplemen dalam penganggaran di daerah untuk percepatan penurunan stunting,” ucap Hasto.
Selain untuk mencapai target nasional pada angka 14 pada 2024 mendatang, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Hal ini juga berkaitan dengan penyiapan generasi Indonesia Emas.
Penanganan stunting utamanya dilakukan dengan memberika makanan bergizi. Hal ini juga sejalan dengan keinginan Ganjar Pranowo yang menginginkan Indonesia berdaulat pangan.
Ganjar mengatakan, kedaulatan pangan bisa dilakukan dengan memanfaatkan sorgum sebagai pengganti gandum. Pasalnya negara Indonesia sangat kaya dengan sorgum dan itu harus dimanfaatkan. Selain itu, harus dipastikan bahwa tidak ada penyeragaman bahan pangan.
"Biar kan yang makan papeda, makan papeda. Biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul. Dan yang makan beras juga, makan beras. Karena sorgum pun bisa menjadi sumber pangan. Biarkan. Karena itulah sumber pangan yang sangat variatif, yang kita miliki. Negara lain tidak memiliki itu. Biarkan," ucap Ganjar dalam Rakernas IV PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9).
Ganjar mengakui saat ini adalah memang zaman telah berubah. Semua pihak harus bisa menyesuaikan perubahan untuk memanfaatkan teknologi demi kepentingan kedaulatan pangan.
"Maka dari itu zaman sudah berubah. Generasi berganti. Kita tidak bisa mengharapkan berdikari dari pangan ini tanpa kita melakukan perubahan besar dari sisi teknologi. Dari modifikasi cuaca, sekolah lapang iklim menjadi penting ketika praktik ini bisa kita lakukan," ujar Ganjar.
"Dan kunci dasar lainnya adalah satu data. Maka satu data Indonesia akan menjadi rujukan utama kita dalam menentukan kebijakan termasuk dalam politk pangan yang kita miliki," pungkasnya.