Soal Dana Kelurahan, Elite Demokrat Pilih Berseberangan dengan Oposisi

JawaPos.com - Pro-kontra seputar dana kelurahan masih menjadi perdebatan hangat. Sebab, kubu oposisi cukup kritis menanggapi rencana pemerintah tersebut. Namun, sikap berbeda ditunjukan Demokrat. Partai berlambang mercy itu justru mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, kebijakan tersebut pastinya sudah dipertimbangkan pemerintah.

"Pemerintah tentu mengetahui mana yang perlu diusulkan dan mana yang tidak perlu diusulkan," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).

Agus menuturkan, terkait sesuai atau tidaknya program tersebut, tentu juga harus disetujui oleh DPR. Semuanya akan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2019.

"Kita bahas sesuai dengan proporsinya, apakah proporsinya sesuai atau tidak. Nanti dibahas DPR," jelasnya.

Alokasi dana kelurahan sendiri diusulkan sebesar Rp 3 triliun mulai tahun depan. Nantinya, dana tersebut akan dianggarkan dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga akan masuk dalam RAPBN 2019.