Kesejahteraan Rakyat Bukan Hanya Isu, Tapi Gerakan Masif

JawaPos.com - Partai Perindo telah memenuhi syarat sebagai partai politik (parpol) untuk berkompetisi di Pemilu 2024 mendatang. Partai yang diketuai Hary Tanoesoedibjo itu mengklaim siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024 pada hari pertama.

"Semua syarat pemenuhan peserta Pemilu sudah kami penuhi. Kami siap mendaftar pada hari pertama nanti," ujar juru bicara DPP Perindo Yusuf Lakaseng di DPP Perindo, Jakarta, Senin (6/6).

Pada kesempatan itu, Yusuf Lakaseng dikukuhkan secara resmi oleh Ketum Hary Tanoesoedibjo sebagai ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi.

Sebagaimana diketahui, tahapan Pemilu 2024 dimulai sejak 14 Juni 2022. Sementara untuk tahapan pendaftaran parpol sebagai peserta Pemilu 2024 berlangsung dari 1-7 Agustus 2022.

Yusuf Lakaseng meyakini kekuatan dan potensi Partai Perindo lebih baik dibanding saat mengikuti Pemilu 2019. Maka dari itu, pada Pemilu 2024 Perindo menargetkan 7 persen suara. "Ambang batas suara untuk masuk parlemen 4 persen. Kami optimistis dengan target 7 persen," sambung pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.

Photo

Ketum Hary Tanoesoedibjo jajaran DPP Perindo setelah mengukuhkan Yusuf Lakaseng sebagai ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi. (Perindo)

Dengan segala kesiapan yang sudah dipenuhi, Yusuf Lakaseng mengajak tokoh masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Menurut dia, kesejahteraan bukan hanya isu, tetapi jadi gerakan masif. Apalagi saat ini masyarakat membutuhkan banyak lapangan kerja pasca pandemi. Di tengah bonus demografi, ketersediaan lapangan kerja merupakan persoalan nyata di tengah masyarakat.

Dia menyebut, sejak beberapa bulan terakhir Perindo telah menjalani program untuk memperkuat dan kelangsungan usaha para pelaku UMKM. Mereka membagikan modal dan gerobak.

"Menyejahterakan rakyat bukan hanya jadi jargon, tapi kerja kongkret sebelum berkuasa. Harus makin masif lagi ketika dipercaya rakyat mengurus kekuasaan," tegasnya.