Soal Pilpres 2024, Airlangga Tak Mau Sejalan dengan Bahlil

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Pilpres haruslah digelar pada 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan amanah UU Pemilu yang menyebutkan hajatan tersebut diselenggarakan setiap lima tahunan.

Pernyataan Airlangga itu lantaran munculnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengusulkan agar penyelenggaran Pilpres 2024 ditunda. Ini karena adanya dorongan bagi para pengusaha di Indonesia.

"Saya tidak mau tanggapi (pernyataan Bahlil-Red), tapi siklus (Pilpres) berdasarkan Undang-Undang lima tahunan," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (12/1).

Oleh karena itu, Airlangga mengaku Partai Golkar mengikuti dengan amanat UU yang menyebutkan penyelenggaran Pilpres diselenggarakan pada 2024 mendatang.

"Pemilu kan jadwalnya 2024. Kan siklusnya lima tahunan," tuturnya.

Lebih lanjut saat disinggung apakah tidak setuju dengan pernyataan Bahlil Lahadalia. Airlangga hanya mengaku Partai Golkar berpegangan terhadap UU.

"Ya kita lihat Undang-Undang ya," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Penundaan lantaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil.

Bahlil mengeklaim pengusaha tengah babak belur menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi di dalam negeri. Namun, pada 2024 mendatang mesti dihadapkan lagi dengan urusan politik.

"Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," katanya.