Ramai Tagar Tangkap Qodari, Jokpro: Aturan Mana yang Kami Langgar?

JawaPos.com - Sekretariat nasional Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 menanggapi isu di media sosial terkait ramainya tagar #TangkapQodari pada Sabtu (19/6) malam. Isu tersebut ramai di media sosial Twitter.

Penggunaan tagar tersebut telah dibagikan dengan intensitas yang cukup tinggi, untuk membendung gagasan Jokowi-Prabowo 2024 yang tengah digaungkan oleh Jokpro 2024.

Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Danardono menyatakan, duet antara Jokowi dan Prabowo hanya dapat terwujud di 2024, jika amandemen UUD RI 1945 terjadi. Hal ini selalu nampak dalam setiap pernyataan atau materi presentasi yang dibuat dan dibagikan oleh Jokpro 2024.

“Kami selalu mengatakan Jokowi-Prabowo 2024 itu hanya bisa terwujud apabila terjadi Amandemen UUD RI 1945 (konstitusi). Jadi dahulukan amandemen UUD RI 1945, baru Jokowi-Prabowo bisa terwujud di 2024," kata Baron dalam keterangannya, Minggu (20/6).

Menurut Baron, keinginan untuk menjadikan Jokowi – Prabowo sebagai kandidat pasangan pada pilpres 2024 merupakan bagian dari hak menyampaikan pendapat.

“Begini ya, ini kan hak konstitusi saya, Mas Qodari, Mas Baron dan teman-teman Jokpro lainnya untuk menyampaikan pendapat, aspirasi dan gagasannya, sama seperti relawan capres yang lain, loh kok bisa kami ini dilarang," ungkap Baron.

"Yang jelas begini, Jokpro 2024 tidak ingin mengganggu, mengganti, bahkan menurunkan pejabat yang sedang memerintah (dalam hal ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin), lalu mau dilarang dengan aturan hukum yang mana?” sambungnya.

Dia lantas mempertanyakan, aturan hukum mana yang dilanggar ketika ingin mengusung Jokowi-Prabowo dalm perhelatan demokrasi 2024.

“Silahkan ditanyakan ke mereka, aturan hukum yang mana yang kami langgar? Kami Jokpro 2024 tidak bertentangan dengan satupun aturan hukum di Indonesia. Sah dan konstitusional ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, wacana Jokowi tiga periode itu merupakan gagasannya yang pernah dilontarkannya beberapa waktu lalu. Sehingga membentuk Sekretariat Jokowi-Prabowo Subianto (Jokpro).

“Organiasi ini merupakan wadah dari berbagai pihak yang menyambut ide dan gagasan yang saya lontarkan pada Februari-Maret 2021,” ujar Qodari kepada wartawan, Sabtu (18/6).

Qodari mengatakan, Sekretariat Jokpro diisi oleh para relawan pendukung Jokowi pada 2014 dan 2019 kemarin. Semuanya memiliki keinginan yang sama menjadikan Jokowi sebagai kepala negara selama tiga periode.

“Misalnya ada Ketua Jokpro ini ada Mas Baron adalah simpatisan lama Pak Jokowi, dia punya komunitas pendukung Jokowi namanya Caberawit, dan mereka mengundang saya ketemu dengan mereka semua dan bentuk selanjutnya adalah organisasi ini,” katanya.

Baca juga: Jokowi Diusulkan 3 Periode, Istana: Itu Cari Muka dan Menjerumuskan

Qodari menuturkan Jokowi tidak akan bisa menolak dicalonkan kembali untuk menjadi Presiden di Pilpres 2024 mendatang. Apalagi jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mendukung Jokowi menjabat lagi sebagai kepala negara.

“Saya kira Pak Jokowi tidak akan bisa menolak apalagi kalau parpol termasuk PDIP yang meminta beliau untuk kembali maju,” pungkas Qodari.