Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 21 Oktober 2020 | 00.20 WIB

Dari skala 1-10, PKS Beri Nilai Jokowi 4

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Mardani Ali Sera menyatakan, lawan berat calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden 2019 ini adalah dirinya sendiri. - Image

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Mardani Ali Sera menyatakan, lawan berat calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden 2019 ini adalah dirinya sendiri.

JawaPos.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia memberikan nilai 4 dari skala 1-10 terhadap satu tahun pemerintahan yang dijalankan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementarian gagap dan hilang fokus dan secara umum nilai yang didapat 4 dari skala 10," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (20/10).

‎Mardani menuturkan dalam penanganan pandemi Covid-19 di tanah air masih jauh dari harapan. Karena setiap hari angka penularan virus Korona semakin bertambah di tanah air.

"Penanganan terhadap Covid-19 jauh dari memuaskan. Korbannya terus meninggi dan penanganan yang tidak sistematis menjadi dasar penilaian buruknya kinerja penanganan Covid-19," katanya.


Menurut Mardani, jika bekerja secara sistematis pandemi Covid-19 dapat menjadi pijakan kokoh penguatan sistem kesehatan nasional. Itu misalnya saat anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinaikkan dan diprioritaskan.

"Sayangnya Kemenkes tidak mengambil peran utama. Mestinya jaringan Puskesman diperkuat kualitas dan kuantitasnya. Target satu desa satu puskesmas masih jauh dari harapan," ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, penegakkan hukum kian menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak lagi garang seperti periode-periode sebelumnya. Sehingga hal ini harus menjadi catatan penting.

"Peranan KPK yang lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebanrnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK menjadi cerita sedih," ungkapnya.

Apalagi mengenai pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadi sorotan bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Ami. Sebab elemen buruh, mahasiswa dan juga akademisi melakukan penolakan terhadap UU tersebut.

"Belum lagi skandal Omnibus Law yang memicu reaksi publik hingga hari ini," pungkasnya.

Sementara pihak Istana belum merespons JawaPos.com mengenai lontaran Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang memberikan nilai 4 kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Editor: Dimas Ryandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore