AEPI Desak Barisan Menteri Ekonomi Total Mengabdi Kepada Negara

JawaPos.com - Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng berharap para pembantu presiden di bidang ekonomi di Kabinet Indonesia Maju (KIM) bisa lebih fokus pada tugas-tugasnya. Karena Indonesia butuh perbaikan ekonomi.

Pakar ekonomi AEPI Salamuddin Daeng menuturkan, salah satu menteri ekonomi yang memiliki peran vital adalah Menko Perekonomian. Karena itu, pejabat di posisi ini harus fokus dalam menjalankan tugasnya.

Karena itu, para pembantu persiden itu diharap total mengabdikan diri pada tugas negara. Bukan pada parpol.

"Mestinya fokus, dikarenakan terlalu banyak masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah saat ini,” ujar Salamuddin saat dihubungi, Jumat (29/11).

Menurut Salamuddin, ancaman resesi ekonomi global pada 2020 bisa berdampak ke Indonesia. Guna mencegah dampak yang luas, setiap kementerian harus bekerjasama dengan baik.

Kerja sama baik antarkementerian bisa terjalin jika, salah satunya, peran Menko dijalankan dengan baik oleh pemegang kuasa. Apabila hal ini tak dilakukan, bukan tidak mungkin Indonesia gagal menghadapi krisis.

“Menko sebagai pusat koordinasi dituntut fokus pada tugas yang dibebankan negara kepadanya untuk dapat menuntaskan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia," paparnya.

Contohnya, soal kuota impor yang masih besar, defisit CAD (neraca berjalan), deindustrialisasi nasional, pertanian yang tidak berkembang dan yang paling dekat adalah ancaman resesi global pada 2020.

Karena itu, Ia berharap Airlangga dapat memahami vitalnya posisi yang ia emban sekarang dengan tidak memaksakan diri kembali menjadi Ketum Golkar.

“Mengoordinasikan kementerian tak kalah besarnya dibandingkan urusan golongan, kelompok atau partai. Menteri koordinator harus berperan maksimal,” ujarnya.

Dalam catatanya Salamuddin menyebut ada tiga sebab utama terjadinya masalah ekonomi di Indonesia, terutama pada urusan defisit neraca berjalan.

Pertama, Indonesia disebutnya terlalu banyak melakukan impor. Hal ini membuat surplus perdagangan Indonesia kecil nilainya. Akibatnya, neraca transaksi berjalan pada 2018 mengalami defisit hingga USD 30 miliar.

Kedua, terlalu bergantungnya ekonomi Indonesia dengan hutang luar negeri. Ini membuat aliran keuntungan investasi asing dalam portofolio utang mengalir ke luar negeri dengan deras.

Ketiga, ada penyebab secara politik. Salamudin menilai para pengambil kebijakan ekonomi bekerja dalam sistem yang buruk. Akibatnya, mereka gagal dalam menjalankan roda perekonomian dengan baik.

“Pengambil keputusan dalam pemerintahan semakin tergantung pada utang, sehingga kebijakan pun dibuat untuk menghasilkan keuntungan sebesar besarnya bagi para rentenir pemberi utang,” katanya.