Urusan Kursi Menteri, Gerindra Pasrahkan Semuanya ke Jokowi

JawaPos.com - Sinyal Partai Gerindra mendapatkan jatah kursi di kabinet semakin kencang. Hal ini menyusul kemesraan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan pada, Jumat (11/10) kemarin.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan saat ini semuanya diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk urusan kursi kabinet. Jokowi yang bisa menilai Gerindra layak atau tidak menjadi bagian dari pemerintahan di lima tahun ke depan.

‎"Sekarang jadi ‎dikembalikan ke Pak Jokowi, apakah Gerindra lebih pas di mana, di luar apa di dalam (bergabung ke koalisi atau tidak). Pak Jokowi yang punya pertimbangan itu‎," ujar Riza Patria dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (12/10).

‎Riza menegaskan tidak penting bagi Partai Gerindra menjadi koalisi pemerintah atau oposisi. Baginya, berada di luar pemerintahan juga bisa memberikan masukan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin untuk pemerintahan ke depan.

"Tapi Gerindra ini siap berada di luar koalisi. Bagi Gerindra sama saja di dalam dan di luar pemerintah," katanya.

Riza berujar selama ini ketua umumnya Prabowo Subianto juga tidak pernah meminta dan menyodorkan nama kader ke Presiden Jokowi. Bagi Gerindra, terpenting adalah membantu Presiden Jokowi dalam mengelola pemerintahan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan.

"Sejauh ini kami tidak pernah menyodorkan nama. Tidak pernah meminta-minta posisi jabatan apapun di pemerintahan," ungkapnya.

Riza berujar, saat ini memang ada perbedaan suara dari para keder Gerindra mengenai sikap politiknya. Kader ada yang menginginkan bergabung ke pemerintah atau ingin menjadi oposisi. Namun perdebatan ini dalam waktu dekat ‎akan diputuskan oleh Prabowo Subianto.

Pasalnya Gerindra akan menyelenggarakan rapat kerja nasional (Rakernas) yang dilakukan pada 15,16 dan 17 Oktober 2019 di kediaman Prabowo Subianto, Hambalang, Jawa Barat.

"Gerindra belum memutuskan sikap, dan akan ada Rakernas dalam menyikapi politik ke depan," pungkasnya.

Adapun di pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto dilakukan pada Jumat (11/10), dan membicarakan tiga hal. Pertama mengenai masalah bangsa dalam hal ekonomi nasional. Untuk menciptakan ekonomi yang baik perlu ditopang juga dengan kondisi politik dan keamanan yang stabil.

Kedua adalah, mengenai rencana pemerintah menjadikan Kalimantan Timur ‎sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Ketiga adalah pembicaraan koalisi. Jokowi mengatakan, koalisi masih belum final. Namun ada peluang bagi Gerindra bergabung ke pemerintah.

"Untuk urusan satu ini (koalisi) belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi," ungkap Jokowi.