Guru Besar Hukum University of Melbourne Protes BPN Ngutip Serampangan

JawaPos.com - Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang perdana sengketa p‎ilpres 2019 mengutip pernyataan Guru Besar Hukum University of Melbourne, Australia, Tim Lindsey mengenai sikap otoriternya Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lindsey pun menunjukkan kekecewaannya terhadap tim hukum Prabowo-Sandi.

Dalam sebuah artikel di media ‎Australia, The Weekend Australian, Lindsey menjelaskan, pendapat yang pernah ia kemukakan tidak ada kaitannya dengan pilpres 2019 dan Presiden Jokowi. Pendapat itu ia sampaikan 18 bulan sebelum perhelatan pilpres 2019 digelar.

"Menimbulkan pertanyaan yang kemudian ditanyakan oleh para aktivis di Indonesia mengenai apakah elemen-elemen perilaku politik era Soeharto kembali muncul di Indonesia saat ini," kata Lindsey.

Menurut Lindsey, tim hukum Prabowo-Sandi mengutip pendapatnya secara tidak kontekstual. Pendapatnya itu sama sekali tidak berhubungan dengan Presiden Jokowi.

"Tim hukum Prabowo memasukkan kutipan dari artikel dalam permohonan yang jelas-jelas di luar konteksnya. Serta terdapat penekanan yang tidak terdapat dalam artikel aslinya dan tidak mendukung argumen sebagaimana mereka katakan," tuturnya.

‎Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso bersikukuh mereka mengutip pendapat Lindsey secara benar. Bahkan, katanya, tidak hanya BPN Prabowo-Sandi yang mengutip pendapat Lindsey.

"Kami hormati saja pernyataan tersebut. Namun, hak kami juga untuk mengutip pandangan yang sudah tersebar di media sosial. Kami mempersilakan bila memang ada koreksi terkait hal tersebut," ujar Priyo.

‎Sekadar informasi, dalam sidang perdana gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6), anggota Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah mengatakan, pemerintahan Jokowi otoriter seperti Orde Baru.

"Potensi kecurangan pemilu yang dilakukan Presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru," kata dia.

Guna menguatkan argumentasinya, Nasrullah mengutip sebuah artikel berjudul 'Jokowi in Indonesia's Neo-New Order' yang ditulis oleh Guru Besar Hukum University of Melbourne, Australia, Tim Lindsey. Lindsey berpendapat dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk, maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biaya politiknya yang sangat mahal.