
Said Didu, saat ditemui seusai menghadiri diskusi bertema
JawaPos.com - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu menilai wacana calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno membangun infrastruktur tanpa utang dinilai realistis. Usulannya, negara diminta melibatkan pihak swasta dalam pengeluaran anggaran tersebut.
Said bilang, sejatinya dalam pembangunan infrastruktur ada tiga jenis yakni dasar, ekonomi dan komersial. Khusus infrastruktur komersial, negara bisa meminta hak konsesi kepada swasta untuk melakukan pembangunan.
Adapun infrastuktur komersial itu terdiri dari pembangunan bandara, pelabuhan sampai dengan jalan tol. Selain itu ada termasuk juga pembangkit listrik, hingga SPBU.
"Itu tanpa hutang bisa. Karena itu adalah pilihan bahwa ini diserahkan ke swasta dengan konsesi. Enggak usah BUMN dan pemerintah. Maka pemerintah-pemerintah enggak punya hutang kan," ucap Said ditemui seusai menghadiri diskusi bertema 'Menyelamatkan BUMN Kita, Menjadi Benteng Ekonomi Nasional' di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/12).
Dia mengatakan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan swasta pernah juga digunakan pemerintah. Dia bilang, pembangunan infrastruktur kali ini justru digarap oleh BUMN yang tak mempunyai dana kuat membangun infrastruktur. Itulah kenapa, mengakibatkan pemerintah terus berutang.
"Dari dulu infrastruktur komersil itu tidak masuk. Sekarang ini baru masuk, karena BUMN ditugaskan. Sehingga dia harus utang. Sebelumnya pembangunan jalan tol itu tidak pernah, itu ya swasta aja," terangnya.
Terkait pembangunan infrastruktur non komersial, kata Said, juga bisa dibangun tanpa utang. Dengan catatan, pembangunan harus dilakukan secara realistis. Contoh nyata dari pembangunan infrastruktur non komersial yakni jalan Trans Papua.
"Ya itu non komersil. Apakah perlu dengan hutang? Bisa dengan utang bisa tidak," terang dia.
Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur non komersial tidak boleh memaksakan kehendak. Sebab, pembangunan infrastruktur non komersial dibangun memakai dana APBN jika tak mau menggunakan utang.
"Pakai APBN. Tapi realistis. Kalau APBN mampunya 100 kilo, jangan dipaksakan 500 kilo. Kalau itu ya hutang nanti," pungkasnya.

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun
