Ongkos Demokrasi Makin Mahal, MPR Soroti Kualitas Pemimpin

JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai, biaya berdemokrasi di Indonesia saat ini sudah terlalu mahal dan kurang efektif. Kondisi ini tentunya makin jauh dari nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan proses musyawarah mufakat.

"Ini artinya sistem demokrasi langsung yang kita jalani saat ini tidak berlangsung efektif ketika masyarakatnya masih banyak yang miskin," ujar Mahyudin di Yogyakarta, Jumat (19/10).

Menurut Mahyudin, saat ini ongkos demokrasi di Indonesia masih terbilang mahal. Kondisi ini berdampak langsung kepada kualitas para pemimpin yang terpilih. Karena siatuai ini memungkinkan orang-orang yang punya integritas dan kapasitas, tetapi tidak punya uang menjadi tak terpilih.

"Karena masyarakat masih butuh sekali dengan uang. Karena itu saya setuju kalau demokrasi kita itu diamandemen lagi agar betul-betul kembali kepada demokrasi Pancasila," tegasnya.

Bahkan sejak reformasi bergulir, kata Mahyudin, efek dari demokrasi yang mahal juga menjerumuskan beberapa kepala daerah mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur bahkan Angota DPR. Karena dengan pemilihan secara langsung, para calon ini harus menyediakan ongkos yang tidak sedikit.

"Ini pengalaman saya juga. Ketika saya dianggap mampu menjadi Gubernur, saya itu berpikir panjang. Pertama setelah saya hitung-hitung itu biayanya tidak sedikit, untuk bayar saksi, baliho sampai pemilihan itu hampir Rp 50 miliar lebih. Saya mikir juga duitnya dari mana," tanya Mahyudin.

"Karena saya itu pebisnis, seandainya saya punya Rp 50 miliar ketimbang nyalon Gubernur ya mending saya belikan kebun sawit hasilnya jelas," candanya.

Artinya, lanjut Mahyudin, dengan biaya yang sangat mahal itulah, para calon terkadang nekat maju tapi menggunakan sponsor yang tentunya berlaku prinsip 'Tak ada makan siang gratis'.

"Para sponsor tentu ingin usahanya aman, ingin tambangnya tidak jadi kasus, ingin semuanya, akhirnya apa? Ya setelah duduk kasus mulai bermunculan dan ujungnya masuk penjara," tandasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuono X menilai sistem demokrasi di Indonesia itu tidaklah harus mencontek negara lain. Karena bangsa ini sudah punya Pancasila.

"Indonesia harus kembali ke demokrasi Pancasila sebagai jati diri bangsa. Biarkan Amerika dan Tiongkok berdemokrasi ala mereka sendiri, kita juga bisa berdemokrasi dengan ala kita sendiri," kata Sultan.

Menurut Sultan, Indonesia saat ini menerapkan sistem demokrasi langsung yang terlalu kebarat-baratan. Karean demokrasi langsung ini, pada satu sisi diharapkan dapat melahirkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Namun di sisi lain, ongkos demokrasi model seperti ini sangat mahal. 

"Efeknya, barter kuasa antara kedaulatan rakyat dengan uang kandidat kepala daerah menjadi sesuatu yang sulit terhindarkan," katanya.

Lebih lanjut, Sultan juga berharap, Pemilu Serentak 2019 bisa berjalan aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia. Termasuk, siapa pun calon presiden dan wakil presiden terpilih nanti, harus bisa diterima dengan lapang dada.

"Sejatinya kata Sultan, siapapun presiden dan wakil presiden terpilih, adalah wakil dari semua lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya mewakili para pemilih atau pendukungnya saja. Saling mengakomodir, siapa pun yang menang nanti," pungkasnya.