Beras Impor Masuk, Jangan Sampai Harga Gabah Jeblok

JawaPos.com – Impor beras masih menjadi salah satu perhatian dari DPR. Salah satunya, Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono yang sempat melakukan sidak ke Pasar Suka Pura, Cilincing, Jakarta Utara. Meski impor beras sudah tidak terbendung, dia berharap agar pemerintah bisa menjaga ritme.

Bambang Haryo mengatakan, beras yang masuk jangan sampai mengganggu iklim pertanian Indonesia. Apalagi, saat ini beras produksi nasional sudah berlebih dan suplai untuk masyarakat bisa dijaga. Penting, supaya petani tetap bergairah.

“Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus bisa mengatur distribusi beras impor. Kalau mengganggu iklim pertanian, bisa-bisa petani enggan bertani lagi,” ujarnya Kamis (15/2). 

Bambang Haryo mengaku masih tidak sepakat dengan rencana pemerintah melakukan impor beras. Apalagi, dia meyakini kualitas beras nasional tidak kalah dengan impor. Saat sidak, warga juga menyukai beras hasil bercocok tanam petani lokal.

Dia berharap agar pemerintah bisa memegang data yang sinkron antara Kementan dan Kemendag. Sebab, keduanya memiliki peran tersendiri. Misalnya Kementan, bertanggung jawab atas pemenuhan produksi beras dan Kemendag untuk menilai kecukupan dan harga beras.

’’Jangan sampai ada suplai berlebihan akibat masuknya beras impor yang dilakukan oleh Bulog atas rekomendasi Kemendag,’’ imbuhnya.

Jika terjadi over suplai, Bambang khawatir terjadi penurunan harga gabah yang drastis. Itu tidak boleh terjadi karena bisa membuat iklim pertanian tidak kondusif. Ujung-ujungnya, menyulitkan petani sehingga semakin miskin.

“Pemerintah harus berhati-hati. Beras impor datang saat harga beras masih normal dan produksi melimpah,” tegasnya. 

DPR akan mengadakan raker gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV untuk membahas masalah data. Tujuannya, supaya data suplai dan demand tidak menyulitkan konsumen maupun masyarakat petani. Muaranya, impor beras tidak terulang lagi. 

“Ada ketidakjelasan data. Bulog hanya mampu menyerap 5 persen dari produksi nasional. Bulog juga tidak bisa menjadi patokan sebagai cadangan beras nasional. Padahal produksi nasional lebih besar dari cadangan beras yang ada di Bulog,” urainya.