Soal Polisi Jadi Penjabat Gubernur, Cak Imin Minta Tjahjo Pikir Ulang

JawaPos.com - Dua jenderal Polri kemungkinan besar bakal menjadi Penjabat kepala daerah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Keduanya akan bertindak sebagai gubernur, hanya tinggal persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja.

Namun, penunjukan dua jenderal polri menuai polemik, terutama di DPR. Karena, sebelum-sebelumnya yang menjadi Penjabat Gubernur adalah pejabat eselon dari Kemendagri.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, apabila dilihat dari moral politik, maka ujungnya adalah soal tidak etis Polri menjadi Penjabat Gubenur. Sebab takut ada persepsi negatif dari publik di belakangnya.

"(Sehingga) menjadi sebuah kegaduhan baru," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin (29/1).

Oleh sebab itu, Anggota Komisi I DPR ini berharap Mendagri Tjahjo Kumolo memikirkan ulang penunjukan dua jenderal polisi itu. Sehingga tidak ada persepsi buruk yang dituduhkan kepadanya ataupun pemerintah.

"Saya berharap Pak Tjahjo Kumolo mempertimbangkan ulang. Supaya tidak ada kecurigaan. Lebih baik semua percaya, dari pada muncul saling curiga," tegasnya.

Namun demikian, Cak Imin mengaku tidak ada yang dilanggar dari penunjukan dua jenderal tersebut. Apalagi ditambah dengan kurangnya eselon I Kemendagri. Namun dari segi etika politik dinilai kurang pas saja.

"Jadi memang secara UU dan aturan itu sah, apalagi ada faktor kekurangan eselon," pungkasnya.

Sebelumnya, Irjen Pol I‎riawan diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad Heryawan mulai 13 Juni 2018. 

Sementara, Irjen Pol Martuani Sormin disiapkan mengisi posisi Penjabat Gubernur Sumut menggantikan Tengku Erry Nuradi yang habis masa jabatannya pada 17 Juni 2018.

Mendagri Tjahjo Kumolo berlasan‎ sengaja meminta penjabat kepala daerah dari unsur Polri dan TNI, karena untuk menjaga daerah-daerah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama saat Pilkada serentak 2018. 

Selain itu, ada alasan lain yang menjadi dasar Mendagri Tjahjo Kumolo. Yakni pada 2017 pihaknya juga menunjuk Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dijabat Irjen Pol Carlo Brix Tewu, dan di Aceh diisi oleh Mayor Jenderal TNI Soedarmo.