Tegas, Anak Buah Amien Rais Ngotot Depak Freeport dari Indonesia

JawaPos.com - Sikap  PT Freeport McMoran Inc yang menolak proposal pemerintah Indonesia soal mekanisme divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI), menuai sorotan  Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Taufik Wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku geram dan menyatakan, jika Freeport tak patuh maka pemerintah sebaiknya mengakhiri kontrak perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu.

“Yang tuan rumah itu kita, jangan dibuat ruwet. Kalau pihak sana (Freeport) tidak setuju, ya sudah diputus saja,” kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/10). 

Taufik menambahkan, Papua merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu Taufik menegaskan, Indonesia sebagai negeri yang berdaulat Indonesia tidak perlu takut.

“Kalau bukan di wilayah NKRI, silakan saja. Tapi ini Papua masuk wilayah NKRI,” ujar Taufik. 

Lebih lanjut Tafik mengatakan, jika Freeport memberikan tekanan-tekanan kepada pemerintah atau melakukan hal lain, maka harus ditindak tegas. Dia juga mempertanyakan keberadaan Freport bagi jutaan rakyat Papua.

“Ini sudah diatur oleh undang-undang. Kalau mereka muter-muter tidak jelas, pemerintah harus tindak tegas,” katanya. 

Dia menegaskan, DPR tentu akan mendukung langkah tegas pemerintah. Sebab Freeport kata dia, wajib mengikuti aturan yang dibuat pemerintah Indonesia.

“Ingat, Freeport berhadapan dengan 250 juta rakyat Indonesia. Jadi jangan dijadikan isu politik lagi,” katanya. 

Seperti diketahui, CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson pada 28 September lalu menyurati Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto. Isi surat itu adalah menolak proposal pemerintah soal mekanisme divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.