Mau Karhutla Tak Terulang Lagi? Pola Pikir Pemerintah Harus Diperbaiki

JawaPos.Com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah merubah pola pikir dalam memandang persoalan kebakaran hutan. Kelompok pecinta lingkungan itu menilai ganggap pemerintah menganggap kebakaran hutan yang menimbulkan bencana asap hanya sebagai persoalan yang muncul setiap tahun karena ada kaitannya dengan aspek ekonomi.

Kepala Divisi Kampanye Walhi Nur Hidayati mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah terjadi selama 18 tahun. Sejak pertengahan tahun 1990-an, perusakan hutan secara masif dilakukan demi membuka lahan perkebunan.

Dari catatan WALHI, ketika era Presiden Soeharto terdapat 1 juta hektar hutan dihancurkan untuk proyek persawahan. Sedangkan hutan gambut digunduli lalu dibuat kanal yang mengakibatkan gambut kering. Sebab, tanaman komoditas seperti sawit tidak bisa ditanam di lahan yang basah. Jika dihitung, kanal itu totalnya hingga 2 juta kilometer dari seluruh Indonesia. ‎

Praktik itu berlanjut ketika pemerintahan pasca-reformasi. Praktik pembakaran lahan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksaksa perkebunan untuk menekan biaya.

Bahkan mereka dapat keuntungan berlipat ganda dengan menjual kayu-kayu yang telah terbakar. Walhi pun menuding pemerintah melakukan pembiaran dan justru mengeluarkan izin berskala besar kepada perusahan-perusahaan yang membutuhkan lahan untuk sawit.

“Selama 2012 hingga 2014 pelepasan hutan secara besar di kala Zulkifli Hasan sebagai menteri kehutanan. Periode itu terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan," ujar Nur  pada sebuah diskusi di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (24/10).

‎‎

Ia menambahkan, ketika pemerintah berupaya menggenjot investasi, ternyata tak memperhatikan dampaknya pada lingkungan. Karenanya, menanggulangi kabut asap tidak cukup hanya dengan memadamkan sumber api. "Kalau mau perbaiki, dari otak, paradigmanya pemerintah," tegasnya.

‎

Nur menambahkan, sah-sah saja pemerintah menggenjot investasi. Namun, lanjutnya, faktor lingkungan juga harus diperhatikan. Sebab, praktiknya justru sumber daya alam dijadikan komoditas. "Jangan cuma lihat pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Karenanya, dia meminta pemerintah melakukan moratorium perizinan terhadap perusahaan perkebunan. Izin-izin yang sudah dikeluarkan pun harus dievaluasi. "Kalau mau hentikan kebakaran, hentikan ekspansi konsesi," pungkasnya. ‎

Ia menambahkan, ada kecenderungan pemerintah daerah mengobral izin konsesi jelang pilkada. “‎Makanya, tidak heran kan setelah jadi pejabat banyak yang ditangkap KPK," ucapnya.(dna/JPG)‎